Istanbul (ANTARA) - Suriah, Kamis (21/5), menyatakan telah bergabung dengan inisiatif global yang bertujuan untuk memperkuat komitmen politik terhadap hukum humaniter internasional dan menggambarkan langkah tersebut sebagai upaya pemerintahan untuk memperluas keterlibatan yang bertanggung jawab dengan komunitas internasional.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan bahwa perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Ibrahum Olabi, menyerahkan dokumen aksesi tersebut selama pertemuan dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah, Mirjana Spoljaric Egger.
Kementerian tersebut mengatakan bahwa langkah itu mencerminkan komitmen Damaskus terhadap hukum internasional dan hukum humaniter melalui langkah-langkah praktis dan diplomasi aktif.
Ditambahkan bahwa keputusan tersebut menghormati penderitaan dan pengorbanan rakyat Suriah yang disebabkan oleh "pelanggaran berat dan sistematis" yang dilakukan oleh rezim sebelumnya.
Menurut kementerian, partisipasi Suriah bertujuan untuk mendukung upaya internasional untuk memperkuat penghormatan terhadap hukum humaniter, melindungi warga sipil, mengurangi penderitaan manusia, dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan selama konflik bersenjata.
Damaskus juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi secara bertanggung jawab dan konstruktif pada proses tersebut melalui kerja sama multilateral dan koordinasi yang lebih erat dengan mitra internasional, khususnya Komite Internasional Palang Merah.
Hak asasi manusia telah lama menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam hubungan internasional Suriah di mana badan-badan PBB dan organisasi hak asasi manusia berulang kali menuduh rezim sebelumnya melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan sistematis, dan penghilangan paksa.
Di bawah Bashar al-Assad, yang memerintah Suriah selama hampir 25 tahun, negara itu menghadapi tuduhan luas tentang pelanggaran sistematis dan serangan terhadap warga sipil.
Assad melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024, mengakhiri puluhan tahun pemerintahan Partai Baath yang dimulai pada 1963.
Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa dibentuk pada Januari 2025 dan sejak itu telah mengejar keterlibatan internasional yang lebih luas dan kerja sama yang lebih kuat dengan lembaga-lembaga internasional dan kemanusiaan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Suriah berhasil gagalkan rencana teror targetkan pejabat pemerintah
Baca juga: Suriah desak Bashar Al-Assad dipulangkan untuk diadili
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
