Jakarta (ANTARA) - Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo kembali diluncurkan jelang satu tahun pemerintahan, di mana sebanyak 15 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang sudah naik kelas siap beroperasi di daerah tertinggal.
"Sebanyak 15 RSUD telah rampung dibangun dan siap beroperasi. Fokus pada penyediaan layanan spesialis dasar," kata Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Azhar Jaya melalui keterangan di Jakarta, Minggu.
Azhar menyebut seluruh 15 RSUD yang sudah naik kelas itu merupakan komitmen pemerintah memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
"Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Ke-15 rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar. Pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun," ujarnya.
Azhar memaparkan ketujuh spesialis dasar tersebut meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi.
Baca juga: Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD
Pemenuhan tenaga spesialis dilakukan bertahap, termasuk melalui program pendidikan dan pelatihan di luar negeri.
"Saat ini sudah ada beberapa tenaga yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Jadi SDM-nya kita siapkan bersamaan dengan pembangunan fasilitasnya," jelas Azhar.
Selain menyiapkan SDM, Kementerian Kesehatan juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh rumah sakit tersebut.
Ia juga menyoroti perbaikan struktur pembiayaan rumah sakit, terutama dalam kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan dan pembiayaan pasien non-BPJS.
Azhar mengungkapkan saat ini tarif layanan masih berbasis case mix menggunakan sistem INA-CBGs. Namun, pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) yang dinilai lebih adil dan berimbang.
Baca juga: Setahun pemerintah Prabowo, Rp1,7 triliun dana korupsi balik ke negara
Terdapat perbedaan antara biaya pelayanan dan tarif INA-CBGs dengan INA-DRG. Rata-rata keduanya masih bisa disubsidi, terutama bagi pasien non-BPJS di rumah sakit vertikal.
"Ke depan, dengan sistem INA-DRG yang menghitung pembayaran berdasarkan kompleksitas kasus dan kompetensi rumah sakit, pembiayaan diharapkan lebih proporsional," kata dia.
Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah berharap rumah sakit, khususnya di daerah, dapat lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.
"Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas," tutur Azhar Jaya.
Baca juga: Survei Indostrategi setahun Prabowo ungkap PKG dapat skor tertinggi
Pembangunan RSUD lengkap dan berkualitas masuk ke dalam PHTC Presiden Prabowo poin kedua. Di poin itu juga tercantum program cek kesehatan gratis dan penuntasan kasus tuberkulosis (TBC).
Program ini menjadi langkah awal yang nyata untuk memastikan masyarakat di pelosok mendapatkan layanan kesehatan setara dengan daerah lain.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
