Jakarta (ANTARA) - Saya selalu waspada setiap kali angka pertumbuhan ekonomi dan peta jalan kebijakan dirilis bersamaan dalam satu konferensi pers yang penuh senyum optimisme, sebab di situlah komunikasi berhenti menjadi sekadar informasi dan mulai bekerja sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, capaian tertinggi sejak triwulan II 2022, sementara tingkat kemiskinan turun ke 8,07 persen, level terendah sepanjang sejarah pencatatan.
Di saat bersamaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan pembaruan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia menuju 2030, melanjutkan RP2I 2020-2025 yang empat pilarnya mencakup penguatan struktur, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian, serta penguatan pengaturan dan pengawasan.
Bagi saya, pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar mempercayai angka-angka ini adalah, teks dan narasi macam apa yang sesungguhnya sedang dibangun di baliknya, dan siapa yang paling diuntungkan oleh cara pesan ini disampaikan kepada publik.
Panggung legitimasi
Jürgen Habermas (1984) membedakan secara tegas antara tindakan komunikatif, yang berorientasi pada saling pengertian melalui dialog setara, dengan tindakan strategis, yang menggunakan komunikasi sekadar sebagai alat mencapai tujuan pihak yang berkuasa.
Baca juga: Prabowonomics: Antara simbol politik dan ekonomi konstitusi
Ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa fondasi ekonomi domestik solid dan kebijakan pemerintah berjalan efektif, pernyataan itu secara formal adalah informasi publik, namun secara struktural ia berfungsi sebagai tindakan strategis yang membangun legitimasi bagi keberlanjutan Prabowonomics.
Saya tidak sedang menuduh angka pertumbuhan itu palsu, sebab data BPS dan OJK memang menunjukkan tren positif yang nyata, termasuk kredit perbankan yang tumbuh dua digit dan permodalan yang tetap kokoh. Namun, cara angka-angka positif ini dirangkai dalam satu narasi tunggal keberhasilan, tanpa ruang bagi suara kritis untuk turut membingkai makna, adalah persis apa yang oleh Habermas disebut sebagai penyempitan ruang publik menjadi panggung legitimasi sepihak.
Roadmap sebagai teks hegemonik
Antonio Gramsci (1971) mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling efektif bukanlah kekuasaan yang memaksa, melainkan kekuasaan yang berhasil membuat kepentingan kelompok dominan tampak sebagai kepentingan bersama yang alamiah dan tak terbantahkan.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
