Jakarta (ANTARA) - Mantan Duta Besar RI untuk AS Dino Patti Djalal menilai Pemerintah Indonesia perlu mendorong mandat PBB agar rencana pasukan penjaga perdamaian dapat terlibat di dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk pengamanan di Gaza pascagencatan senjata.
"Jadi, intinya kita harus memastikan ISF itu punya UN mandate," kata Dino dalam acara diskusi bertema Gaza: Peace, Justice and a Future, di Jakarta, Kamis.
Terkait janji Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengerahkan 20 ribu personel guna membantu menjaga perdamaian di Gaza jika diperlukan, Dino mengatakan pasukan tersebut hanya dapat dikerahkan jika ISF memiliki mandat dari PBB.
Sayangnya, sampai saat ini belum ada mandat dari PBB kepada ISF, yang rencananya akan dikerahkan untuk mengamankan situasi di Gaza, menyusul kesepakatan gencatan senjata yang dicapai dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir baru-baru ini.
Untuk itu, langkah yang perlu diupayakan Indonesia untuk memastikan mandat PBB kepada ISF adalah melalui dorongannya kepada Rusia dan China, sebagai dua di antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, untuk ikut mendukung resolusi DK PBB terkait rencana pengamanan di Gaza.
"Jadi, kita perlu menagih Rusia dan Tiongkok untuk ikut mendukung Dewan Keamanan PBB kalau bikin resolusi mengenai Gaza," kata Dino.
Terkait total 20 ribu personel penjaga perdamaian yang dijanjikan Prabowo, Dino menilai jumlah tersebut perlu disesuaikan lagi dengan jumlah yang dibutuhkan di lapangan. "Untuk Gaza harus dihitung berapa kebutuhannya, kebutuhan tentaranya," kata dia.
Jumlah tersebut juga perlu disesuaikan dengan porsi pendanaan yang dapat disediakan oleh Indonesia untuk pengerahan pasukan tersebut.
"Jadi, dari sekarang harus mulai dihitung berapa porsi yang kita bersedia bayar pada saat fiskal kita masih kepepet," katanya.
Secara legalitas, ISF juga belum memiliki mandat dari PBB. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan banyak hal untuk pengerahan pasukan tersebut.
Baca juga: Sekjen PBB: Pasukan perdamaian penting miliki sumber daya dan dukungan
Baca juga: UNDP: Rekonstruksi Gaza butuh dana hingga 70 miliar dolar AS
Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
