Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah terus berupaya menekan kebocoran kekayaan bangsa untuk memastikan anggaran tersebut dapat digunakan salah satunya untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang digunakan masyarakat.
Dalam peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta Convention Center, Kamis, Presiden Prabowo Subianto menyinggung analisis sejumlah pakar yang menyoroti ekonomi Indonesia yang tidak efisien.
"Apa arti tidak efisien? Artinya banyak kekayaan bocor. Mereka yang kasih nilai itu. Mereka hitung bahwa angka kita, ekonomi kita, ICOR kita 6,5," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: Prabowo yakin PDIP akan bersama pemerintah jaga bangsa
Kepala Negara merujuk kepada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebuah indikator efisiensi dari investasi. Rasio itu memperlihatkan seberapa banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit tambahan hasil atau pertumbuhan ekonomi.
Indonesia memiliki skor ICOR 6,24 pada 2025 dan 6,50 pada 2024.
Presiden menjelaskan bahwa dengan skor tersebut berarti untuk mendapatkan pertumbuhan 1 dolar maka perlu dikeluarkan sebanyak sekitar 6,24 dolar. Jumlah itu sendiri memperlihatkan selisih sekitar 2 dolar dari beberapa negara tetangga Indonesia.
"Dua per enam, sepertiga. Ini artinya 30 persen kekayaan kita bocor. Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi, kalau 30 persen bocor, artinya ya lebih Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan. Saya mau tutup ini," kata Prabowo.
Dia menyoroti praktik penggelembungan harga yang dilakukan sejumlah pihak, termasuk lembaga pemerintah. Dengan menghentikan praktik seperti itu dalam beberapa bulan pertama pemerintahannya, Prabowo mengatakan telah berhasil menghemat sekitar Rp300 triliun.
Baca juga: Prabowo: Penghematan Rp300 triliun untuk MBG hingga perbaikan sekolah
"Ini yang kita gunakan untuk makan bergizi. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut, 5.000 jembatan kita bangun sampai Desember 2026. Kalau perlu tahun depan kita bangun lebih," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dari PKB terkait arah kebijakan pemerintah.
Presiden juga menerima hasil ijtima ulama PKB yang menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas serta mengembalikan arah pembangunan nasional kepada amanat dari Pancasila dan Pasal 33 UUD.
Selain itu, ijtima itu juga mendukung memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik serta meneguhkan komitmen ulama untuk memperbaiki dan menata NU, menguatkan umat bangsa dan negara.
Baca juga: Prabowo: Pertahanan rakyat semesta jadi kekuatan utama Indonesia
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
