Jakarta (ANTARA) - Eks Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda mengatakan bahwa perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, mengingat posisinya dalam memastikan ketahanan gizi keluarga.
“Program MBG akan efektif bila para ibu memahami nilai gizi seimbang dan mendukung pola makan sehat anak, baik di sekolah maupun di rumah,” ujar Erlinda di Jakarta, Kamis.
Perempuan, khususnya ibu, katanya, adalah guru pertama dan utama dalam pendidikan gizi anak. Di lingkungan rumah tangga, ibu dapat menanamkan kebiasaan pola makan sehat dengan memberi contoh nyata, seperti mengonsumsi sayur dan buah, menjaga kebersihan, serta tidak membuang makanan.
“Ibu bisa memperkenalkan nilai gizi sejak dini, mengajarkan anak mengenal karbohidrat, protein, dan vitamin dalam makanan sehari-hari. Literasi gizi sederhana ini sangat efektif jika dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, keterlibatan aktif perempuan di tingkat keluarga, sekolah, dan komunitas merupakan fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dia menilai bahwa selama ini pemerintah telah melibatkan perempuan melalui berbagai wadah seperti Posyandu, PKK, dan kader gizi desa. Namun ke depan, menurut Erlinda, pelibatan ini harus lebih sistematis dan berorientasi pada penguatan kapasitas.
Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan, katanya, tetapi juga harus diberi ruang untuk menjadi perancang kebijakan mikro di tingkat keluarga dan sekolah.
Baca juga: Puluhan calon relawan SPPG di OKU jalani tes kesehatan
“Kalau ibu-ibu memiliki literasi gizi dan pemahaman tentang sanitasi serta keamanan pangan, mereka bukan hanya menjaga anak-anaknya sendiri, tetapi juga menjadi pengawas sosial di lingkungan sekitar. Ini merupakan bentuk nyata perlindungan anak dari sisi hak atas gizi dan kesehatan,” dia menambahkan.
Selain itu, katanya, kontribusi masyarakat dinilai menjadi faktor penting. Organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan organisasi keagamaan perempuan dapat dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan, distribusi, serta edukasi gizi di sekolah dan masyarakat.
“Ketika masyarakat, terutama organisasi perempuan, dilibatkan secara aktif, maka MBG akan menjadi gerakan sosial bersama, bukan sekadar proyek pemerintah. Dengan begitu, rasa memiliki masyarakat terhadap program ini akan tumbuh, dan keberlanjutannya lebih terjamin,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan perempuan juga dapat diperluas dalam aspek ekonomi, misalnya melalui pelatihan pengolahan makanan sehat lokal dan pengelolaan dapur higienis. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku ekonomi yang berdaya.
Dia menilai, keberhasilan program nasional itu bergantung pada koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta pemantauan dan evaluasi berkala. Selain itu, dia menilai perlunya melaksanakan MBG dengan memperhatikan kondisi sosial-ekonomi dan ketersediaan pangan lokal, agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak nyata.
Pemerintah juga perlu mendukung penguatan literasi gizi melalui berbagai media, seperti Posyandu, sekolah, dan platform digital. Dengan demikian, rumah tangga akan menjadi perpanjangan tangan negara dalam memastikan generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan berkarakter.
“Kami berharap MBG bukan hanya tentang memberi makan anak-anak, tetapi juga tentang membangun masa depan bangsa. Setiap sendok nasi bergizi yang diberikan hari ini adalah investasi bagi generasi penerus Indonesia,” katanya.
Baca juga: Pemkab Kediri berikan SLHS ke SPPG
Baca juga: Presiden Prabowo puji Kepala BGN kembalikan anggaran MBG Rp70 triliun
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
