Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan antisipasi dini mulai dari penguatan pasokan air bersih hingga strategi menjaga produksi pertanian melalui optimalisasi lahan.
Baca juga: BMKG: NTB berpotensi hujan di tengah awal kemarau pada 6-12 April
"BPBD sudah siap dari beberapa bulan lalu. Kami sudah siapkan, mulai dari sumur bor dan kendaraan-kendaraan tanki untuk memasok air," ujarnya saat ditemui setelah menghadiri halal bihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Mataram, Rabu.
Iqbal berharap prediksi musim kemarau panjang yang disokong fenomena El Nino tidak sepenuhnya terjadi. Ia berkaca pada kondisi tahun lalu dimana perkiraan kemarau tidak berlangsung lama karena hujan datang lebih cepat.
Pemerintah NTB telah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga produksi pangan tetap stabil selama periode musim kemarau. Program optimalisasi lahan di kawasan tadah hujan menjadi tulang punggung produksi pangan daerah.
Pada 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar 14.000 hektare lahan untuk optimalisasi lahan. Program itu bertujuan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen dalam setahun.
"Selama irigasi masih berfungsi dengan baik, insya Allah kami bisa memitigasi paling tidak supaya jangan terjadi kelangkaan suplai air untuk pertanian," kata Iqbal.
Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, BMKG menyatakan musim kemarau yang melanda Nusa Tenggara Barat terjadi selama 25 hingga 27 dasarian atau setara delapan hingga sembilan bulan.
Baca juga: BMKG: NTB masuki periode peralihan musim menuju kemarau awal April
Baca juga: BMKG imbau petani sesuaikan jadwal tanam saat kemarau panjang
Awal musim kemarau dimulai pada April 2026, sedangkan periode puncak diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 yang melanda sekitar 89 hingga 90 persen wilayah Nusa Tenggara Barat.
Pemerintah NTB sudah berkoordinasi dengan penyuluh pertanian dan asosiasi pekasih yang berperan dalam pengaturan distribusi air di tingkat petani untuk mengarahkan pola tanam agar tetap sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
