Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Hanita Farial mengatakan layanan pemeriksaan kesehatan telah diberikan kepada anak dengan kasus perantaian di Kabupaten Mesuji.
"Kami bersama Wakil Gubernur Lampung telah melihat langsung kondisi ananda S beserta adiknya, dan langkah penanganan dalam memberikan perlindungan kepada anak telah dilakukan juga," ujar Hanita Farial di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan pada hari ini telah diberikan layanan kesehatan bagi anak S dan adiknya sebagai bentuk memberikan hak atas pelayanan kesehatan yang merata bagi anak.
Baca juga: Pemprov Lampung efektifkan program nasional sejahterakan masyarakat
"Dinas PPPA Provinsi Lampung sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Kabupaten Mesuji dalam menangani kasus ini. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah kami memastikan serta memberikan pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan RSUD di Kabupaten Mesuji kepada dua anak, sebab ini sangat dibutuhkan," katanya.
Dia menjelaskan setelah anak S dan adiknya mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, selanjutnya akan dilakukan asesmen terkait kebutuhan dari kedua anak.
"Itu langkah pertama dalam perlindungan kepada anak yang utama yaitu memastikan kesehatannya, kita lihat dahulu kalau sudah baik. Kemudian dari hasil asesmen psikolog serta dokter di sana akan disediakan keperluannya dari anak dan akan kami bantu," ucap Hanifa Farial.
Sebelumnya diketahui seorang anak perempuan berusia enam tahun dengan inisial S mengalami tindakan perantaian oleh ibu kandungnya. Hal tersebut terjadi akibat kepala keluarga yang berprofesi sebagai buruh harus bekerja meninggalkan rumah.
Baca juga: Pemprov Lampung jamin hak pendidikan remaja korban perkawinan anak
Sedangkan sang ibu harus mengurus adiknya untuk berobat karena menderita jantung bawaan dan bibir sumbing yang mengharuskan menjalani pemeriksaan rutin bulanan.
Adanya hal tersebut mengakibatkan setiap bulan saat akan mengantar adiknya, ibunya harus merantai anak S agar tidak bermain keluar rumah.
Karena keterbatasan ekonomi dan tidak memungkinkan membawa dua anak sekaligus dengan sepeda motor, sementara sang ayah bekerja sebagai buruh tani harian lepas, keputusan untuk mengikat anak S diambil agar tidak bermain ke sungai atau jalan raya, mengingat ada pengalaman telah terjadi sebelumnya.
Baca juga: Mensos ajak Pemkab Mesuji entaskan kemiskinan berbasis DTSEN
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
