Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan kepolisian melakukan piket reguler sebagai persiapan perayaan akhir tahun di ibu kota.
“Jadi, menjelang Natal dan Tahun Baru tadi saya habis bisik-bisik dengan Pak Pangdam dan Pak Kapolda, kami juga akan mengadakan piket secara reguler,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.
Dia juga berencana mengelilingi Jakarta bersama dengan Pangdam dan kepolisian untuk memantau kondisi di lapangan dan persiapan perayaan tahun baru.
Dia pun menekankan kerukunan dan kenyamanan harus terus dijaga agar perayaan tahun baru dapat berjalan dengan baik.
“Jadi, kami meyakini menyambut Natal dan Tahun Baru, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang istimewa, dan Jakarta tetap aman nyaman seperti yang kita harapkan,” ucap Pramono.
Kendati demikian, dia belum dapat merinci acara maupun lokasi perayaan tahun baru di Jakarta.
Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar Operasi Zebra menjelang Natal dan Tahun Baru.
"Hari Senin (17/11) itu gelar pasukan, langsung melaksanakan Operasi Zebra. Jadi, Operasi Zebra ini merupakan operasi cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin.
Dia menjelaskan beberapa jenis pelanggaran yang ditindak dalam operasi tersebut merupakan pelanggaran yang kasat mata.
Sementara terkait jangka waktu, dia menyebutkan operasi itu digelar pada 17 November hingga 30 Desember 2025 secara serentak di seluruh Indonesia.
"Targetnya, untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang disasar itu pelanggaran kasat mata, seperti penggunaan helm, kemudian juga knalpot-knalpot yang tidak sesuai, itu yang kita sasar," terang Komarudin.
Dia juga menyebutkan sistem penindakan tilang yang diterapkan, yaitu hunting system atau berpatroli keliling.
"Jadi bukan razia-razia konsep stasioner, kita hunting system, nanti kita akan berpatroli keliling menemukan pelanggaran. Nanti kita lihat jenis pelanggarannya. Apakah itu cukup dengan teguran simpati atau memang harus ditilang," ungkap Komarudin.
Baca juga: PLN siapkan 4.500 SPKLU hadapi libur Natal dan Tahun Baru
Baca juga: Penumpang paling banyak pesan tiket untuk keberangkatan H-1 Natal 2025
Baca juga: PLN siagakan SPKLU bergerak pada libur Natal-Tahun Baru
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
