Yogyakarta (ANTARA) - Pakar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Arie Kusuma Paksi menyatakan penguasaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini tidak lagi sebatas alat produktivitas, melainkan telah menjadi aset strategis yang menentukan keseimbangan kekuatan geopolitik dunia.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional UMY tersebut menjelaskan bahwa di tengah meningkatnya rivalitas global, AI kini diperebutkan berbagai negara karena kemampuannya dalam menentukan dominasi ekonomi, militer, hingga keamanan siber.
“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” kata Arie di Yogyakarta, Senin.
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi alasan mengapa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi berkutat pada perang dagang, tetapi telah bergeser menjadi kompetisi penguasaan teknologi.
Inti persaingan itu, kata Arie, berada pada akses terhadap chip semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi “otak” bagi pengembangan AI modern.
Amerika Serikat terus memperketat pembatasan ekspor chip canggih kepada Tiongkok, termasuk mendorong pembatasan terhadap penjualan peralatan produksi chip.
Baca juga: Produk hardware dan sistem AI gambarkan kehidupan masa depan di WAIC
Namun, Arie menilai kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan.
“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri chip-nya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” katanya.
Lebih lanjut, Arie mengatakan penguasaan AI berpotensi mengubah peta kekuatan global.
Negara yang memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar, infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi, serta sumber daya manusia unggul akan memperoleh keuntungan kompetitif yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi.
“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain," ujarnya.
Baca juga: Kemnaker perkuat analisis pasar kerja-perencanaan pelatihan via AI
Namun, kata dia, hal ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat.
Menurut Arie, perebutan pengaruh global kini tidak lagi hanya bertumpu pada penguasaan sumber daya alam, tetapi bergeser menuju penguasaan infrastruktur digital.
Dia mengatakan pabrik chip semikonduktor, pusat data (data center), hingga jaringan kabel internet bawah laut menjadi aset strategis yang menentukan posisi tawar suatu negara di panggung internasional.
“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” katanya.
Baca juga: Teknologi AI China gerakkan pembangunan di Negara Global South
Di tengah perlombaan tersebut, Arie menilai Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai pengguna sekaligus pasar AI dibandingkan sebagai pengembang teknologi.
Menurutnya, Indonesia belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset AI yang mampu bersaing di tingkat global.
Meski demikian, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional serta berbagai kebijakan pemanfaatan AI untuk mendukung program prioritas periode 2026–2029.
Pemerintah menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 12 persen atau setara USD366 miliar pada 2030.
Namun, Arie mengingatkan target tersebut masih berupa rencana yang harus diwujudkan melalui implementasi nyata.
“Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilanya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” katanya.
Agar Indonesia tidak tertinggal, Arie menilai diperlukan strategi konkret, yakni memperkuat regulasi tata kelola data, memberikan insentif riset, serta memperluas pendanaan inovasi nasional.
Baca juga: Lihat pameran AI, Airlangga sebut Indonesia bisa kejar ketertinggalan
Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif untuk menjalin kerja sama teknologi dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan tertentu.
Di bidang sumber daya manusia, Arie menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, serta meningkatkan jumlah talenta AI nasional.
"Kami menyarankan Indonesia fokus pada solusi kebutuhan lokal seperti pertanian, kesehatan, dan mitigasi bencana, seraya mempercepat investasi pada "data center" dan energi bersih sebagai fondasi ekosistem AI yang berkelanjutan," katanya.
Baca juga: Airlangga ajak Huawei dan ByteDance memperkuat kerja sama digital
Pewarta: Sutarmi
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
