Jakarta (ANTARA) - Majelis Pendidikan Kristen (MPK) menyebutkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi sekolah swasta di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) perlu dimaksimalkan sehingga dapat mencapai empat kali dari nilai rata-rata dana BOS.
Hal itu disampaikan Anggota Bidang Kebijakan Pendidikan MPK Chandra Situmeang dalam pertemuan bersama DPR RI di Jakarta, Senin, terkait masukan terhadap revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Chandra menjelaskan banyak pemangku kepentingan seperti gereja, sinode, yang menginvestasikan bangunan sekolah sehingga pemerintah tidak perlu lagi membangunnya dan hanya perlu membantu memberdayakannya.
"Dan itu akan sangat sayang kalau sekolah-sekolah ini akhirnya tutup. Karena BOS yang dia terima itu tidak proporsional dengan apa yang seharusnya dia dapat," katanya.
Baca juga: DPR nilai perlu keleluasaan manfaatkan dana BOS atasi darurat guru
Dia juga menyebutkan sejumlah solusi mencegah penutupan sekolah swasta di daerah 3T itu, seperti dengan menempatkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), serta memberi hibah untuk revitalisasi sarana dan prasarana.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum MPK Handi Irawan menjelaskan bahwa dasar pembagian dana BOS adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), serta Purchasing Power Parity (PPP) atau daya beli atau kemampuan publik membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa.
"Dan seringkali BOS itu, perbedaan antara teman-teman di Papua, Maluku, NTT, Halmahera, dibandingkan dengan kota-kota besar, maksimum hanya dua kali. Padahal sebenarnya perbedaannya sangat besar," ujarnya.
Kemudian, kata dia, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di daerah juga rendah, contohnya di Nias, Mentawai, dan Sumatera sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan.
Baca juga: Transformasi pengelolaan buat pemanfaatan dana BOS lebih berkeadilan
"Jadi dugaan kita, 10 tahun lagi akan banyak sekolah swasta di tempat terpencil akan tutup. Kalau sekolah swasta di tempat terpencil ini tutup, akan menjadi beban negara. Karena setiap anak didik yang pergi ke sekolah negeri, negara akan menanggung beban sekitar Rp10 juta per anak per tahun," katanya.
Menurut dia, dengan memperlakukan sekolah swasta sebagai mitra kerja pemerintah, maka dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) edukasi, sehingga mengurangi beban pemerintah serta meningkatkan kualitas pendidikan.
"Peran swasta itu sangat penting untuk beberapa hal. Pertama, kalau kita hanya mengandalkan total APBN kita yang Rp724 triliun, tahun 2024 Rp660 triliun, sebenarnya kontribusi GDP edukasi terhadap total GDP kita yang Rp1,4 triliun, itu tidak lebih dari 3 persen. Semua negara maju, hampir tidak ada yang GDP edukasinya di bawah 5 persen," kata dia.
Baca juga: Bupati Landak ingatkan sekolah kelola dana BOS dengan benar
Jika pemerintah sendirian saja dalam mengucurkan melalui APBN, maka tidak dapat mencapai PDB 3 persen, sehingga mencerdaskan bangsa menjadi terhambat. Padahal, katanya, sekolah swasta yang berkembang dan maju sebenarnya akan menjadi mitra pemerintah yang penting dalam menyejahterakan negeri.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
