Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan bahwa hingga Oktober 2025, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah mencapai 389 dari 552 daerah di Indonesia atau 73 persen.
"Hingga Oktober 2025, 34 provinsi dan 389 kabupaten/kota atau 73 persen dari 552 daerah di Indonesia telah memiliki UPTD PPA," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam konferensi pers bertajuk "Capaian KemenPPPA Selama Satu Tahun", di Jakarta, Senin.
Menurut dia, jalinan komunikasi KemenPPPA dengan pimpinan daerah sangat berpengaruh dalam mempercepat pembentukan UPTD PPA.
"Kami berharap di 2026 sudah selesai (UPTD PPA) di semua kabupaten/kota dan kami menjalin komunikasi secara langsung dengan gubernur yang kami datangi. Ini ternyata memperkuat teman-teman Dinas P3A sehingga ada dukungan yang lebih maksimal dari gubernur," kata Arifah Fauzi.
Baca juga: Menteri PPPA fokus petakan penyebab tingginya kekerasan perempuan dan anak
Selama setahun terakhir, pihaknya mencatat ada peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Hingga 20 Oktober 2025, tercatat 25.627 kasus kekerasan, dengan korban sebanyak 27.325 orang.
Pihaknya juga menyoroti proses hukum pada kasus kekerasan yang berpihak pada korban, terus menguat.
Kemudian pengarusutamaan gender telah menjadi prioritas seluruh kementerian/lembaga yang dapat dilihat melalui anggaran yang responsif gender.
Baca juga: Menteri PPPA: Pelaku kekerasan seksual berusia anak dikenakan UU TPKS
Baca juga: Kemenko PM-Kementerian PPPA kolaborasi pacu perempuan UMKM naik kelas
"Anggaran Responsif Gender (ARG) menjadi kewajiban seluruh Kementerian/Lembaga dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
KemenPPPA sejauh ini telah menginisiasi tiga program prioritas untuk mendukung Asta Cita dan PHTC, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan fungsi Call Center SAPA 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
