Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengingatkan, Presiden RI Prabowo Subianto ingin agar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM tidak hanya bisa tercapai dalam segi kuantitas melainkan juga tetap menjaga kualitas.
“Amanah dan perintah dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM adalah memastikan kualitas pendistribusian KUR harus terus meningkat. Artinya ada kata ‘kualitas’, jadi tidak bisa hanya sekedar ‘kuantitas’,” kata Maman dalam acara "Indonesia Guarantee Summit 2025" di Jakarta, Rabu.
Maman mengingatkan risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila penyaluran KUR hanya dikejar dari aspek kuantitas dan mengesampingkan aspek kualitas.
Maka untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, ia mengatakan bahwa salah satu yang juga perlu diperhatikan yakni peran industri penjaminan sehingga keberlanjutan ekosistem pembiayaan UMKM bisa terus dijaga.
Maman menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, salah satunya adalah dengan memperkuat peran industri penjaminan sebagai garda depan dalam memperlancar penyaluran kredit kepada pelaku usaha kecil.
“Aspek keberlanjutan dan semangat kolaboratif harus menjadi fokus utama dalam membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang sehat,” ujarnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengembangkan dan menjaga keberlanjutan UMKM karena tantangan dan kompleksitas sektor UMKM cukup berat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan dan perusahaan penjaminan dalam ekosistem pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam pengembangan UMKM.
Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Guarantee Summit 2025 yang dinilai sebagai forum strategis untuk mendengar langsung dinamika di lapangan dari para pelaku industri penjaminan.
Maman menegaskan bahwa Kementerian UMKM juga memerlukan masukan dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dalam merancang kebijakan dan program yang lebih relevan dan tepat sasaran.
Sebagai informasi, Indonesia Guarantee Summit 2025 untuk pertama kalinya digelar oleh Asippindo yang turut dihadiri oleh para pemangku kepentingan industri penjaminan nasional dari perusahaan penjaminan di tingkat nasional dan daerah, kementerian/lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku industri keuangan, serta perwakilan UMKM dari berbagai daerah.
Ketua Asippindo Ivan Soeparno menegaskan bahwa industri penjaminan kini tidak lagi menjadi pelengkap, melainkan aktor utama dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Lembaga penjaminan juga memiliki peran strategis dalam mendukung misi besar pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.
Perusahaan penjaminan, jelas Ivan, memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pelaku UMKM dan lembaga keuangan. Melalui skema penjaminan, perusahaan penjaminan membantu menurunkan risiko lembaga keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap UMKM sebagai pelaku usaha yang layak dan potensial.
“Industri penjaminan menjadi jembatan dalam mengatasi kesenjangan akses pembiayaan. Melalui skema penjaminan kredit modal kerja dan investasi, kami menurunkan risiko lembaga keuangan, mendorong pemerataan ekonomi hingga pelosok, mendukung digitalisasi UMKM, serta memfasilitasi pendampingan agar UMKM naik kelas dan berdaya saing global,” kata Ivan.
Asippindo didirikan pada tahun 2012 dan saat ini beranggotakan 23 perusahaan penjaminan terdiri dari 3 grup BUMN, 18 perusahaan daerah (Jamkrida), serta 2 swasta.
Asosiasi mencatat, perusahaan-perusahaan ini memainkan peran cukup penting dalam menjamin pembiayaan modal kerja, investasi produktif, hingga proyek strategis nasional yang melibatkan UMKM.
Baca juga: Menteri Maman usulkan ojol masuk kategori UMKM
Baca juga: Menteri Maman sebut alokasi anggaran hapus utang UMKM sudah disepakati
Baca juga: Menteri UMKM: Realisasi KUR triwulan I capai Rp57,51 triliun
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
