Banyumas (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mendukung pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
“Saya akan dukung sepenuhnya upaya Banyumas dalam menyempurnakan pengelolaan sampah,” katanya usai mengunjungi TPA-BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Sabtu.
Ia mengaku tertarik dengan pengelolaan sampah di TPA-BLE Banyumas yang melibatkan sekitar 50 kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Dalam hal ini, kata dia, Bupati Banyumas memberikan kebijakan komersialisasi dengan melibatkan KSM dalam penanganan sampah.
“Di banyak kabupaten/kota, ini tidak berani. Jadi, semuanya masih ditangani oleh bupati dengan kemampuan yang terbatas, di Banyumas proses penyelesaian sampahnya dilakukan dengan desain bisnis,” katanya.
Lebih lanjut, dia memperkirakan penyelesaian persoalan sampah di Banyumas sudah mencapai kisaran 70-80 persen, sedangkan di kabupaten lain belum terlihat maksimal meskipun semangatnya sudah 100 persen.
Oleh karena itu, kata dia, model pengelolaan sampah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyumas sangat memungkinkan direplikasi di daerah lain.
“Bapak Presiden melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menargetkan penyelesaian sampah pada 2029 harus 100 persen. Di sini sudah 80 persen lebih,” katanya.
Baca juga: Menteri LH sebut pemerintah serius tangani permasalahan sampah
Dalam hal ini, kata dia, dari sekitar 500 ton sampah yang dihasilkan masyarakat Banyumas, sekitar 400 ton sudah tertangani di TPA-BLE sehingga sisanya harus dapat segera ditangani.
Sementara angka penyelesaian sampah secara nasional, saat ini baru mencapai 39 persen dan dibangun 10 tahun yang lalu.
"Nah kemudian Pak Presiden minta ada lonjakan drastis, angka 39 persen menjadi 100 persen pada 2029, kemudian pada 2025 angkanya diminta menjadi 50 persen,” katanya.
Hanif mengaku angka 50 persen itu membuat dirinya selaku Menteri LH harus dengan ketat melakukan pengawasan kepada bupati/wali kota dan gubernur yang melakukan pengelolaan sampah.
“Saya mohon izin akan agak tegas sedikit untuk menjamin angka 50 persen ini tercapai karena di dalam skenario RPJMN, penyelesaian sampah pada tahun 2025 wajib 50 persen. Saat ini saja baru 39 persen, ada gap 11 persen yang angka itu terlalu besar yang harus kita selesaikan dalam satu tahun,” kata Menteri LH
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah dari hulu ke hilir telah diakui oleh berbagai pihak meskipun belum sempurna.
“Sekarang di hilirnya, saya inginnya sebenarnya begini, kalau mengelola sampah di daerah, itu ‘kan susah kalau tanpa APBD,” katanya.
Akan tetapi, dalam pengelolaan sampah di Banyumas, kata dia, telah menghemat APBD dari sebelumnya mencapai Rp30 miliar namun sekarang hanya sebesar Rp5 miliar.
Baca juga: Menteri LH ingatkan 343 pemda wajib kelola sampah agar tak kena pidana
Kendati demikian, dia menginginkan tidak ada alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan sampah ke depan.
“Saya inginnya nol (tanpa APBD, red.). Ini sedang saya olah, saya cari beberapa investor, insya Allah sudah dapat ya, syukur-syukur bukan nol, tetapi plus, jadi sampah menghasilkan APBD meskipun kecil,” katanya.
Dalam hal ini, kata dia, investor yang bergerak dalam bidang pembuatan bijih plastik berminat untuk berinvestasi di Banyumas.
Lebih lanjut, dia mengatakan Menteri LH akan memberikan dukungan berupa bantuan beberapa peralatan untuk pengembangan TPA-BLE.
Selain itu, kata dia, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga akan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak kepada KSM dengan bunga 3 persen.
“Kemudian dari Kementerian Pekerjaan Umum juga akan membantu gudangnya,” katanya.
Ia mengakui masih adanya persoalan dalam pengelolaan sampah di Banyumas karena sungai-sungai di Kecamatan Gumelar masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat pembuangan sampah.
Menurut dia, pihaknya masih mengkaji apakah di Kecamatan Gumelar juga perlu dibangun TPA-BLE untuk menyelesaikan persoalan sampah di wilayah itu.
“Nanti kalau sudah merata, saya yakin bisa zero sampah. Saya inginnya zero sampah, zero alokasi APBD untuk pengelolaan sampah, kalau bisa surplus APBD berkat pengelolaan sampah,” katanya.
Baca juga: Menteri LH minta pemda terapkan tata kelola sampah berkelanjutan
Sadewo mengakui produksi sampah di Banyumas hingga saat ini mencapai 600 ton per hari, namun baru bisa terselesaikan 493 ton per hari.
“Itu yang terdeteksi, tadi ‘kan Pak Menteri bilang karena teorinya di sini 900 ton per hari dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa,” katanya.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
