Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengajak organisasi kepemudaan (OKP) perempuan untuk mengawal upaya melindungi anak di ranah digital dari konten dan interaksi digital yang membahayakan.
Upaya tersebut salah satunya melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan semangat teman-teman OKP Perempuan. Banyak dari mereka datang dengan inisiatif dan harapan besar untuk turut berkontribusi. Salah satunya, memastikan literasi digital terus berkembang dan PP Tunas dapat dijalankan secara nyata di tengah masyarakat,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Kemkomdigi libatkan Universitas Udayana dalam sosialisasi PP Tunas
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi banyak pihak untuk memastikan PP ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.
Kolaborasi antara Kemkomdigi dan OKP salah satunya dilakukan melalui audiensi bertajuk Kartini Talks bersama sembilan perwakilan OKP Cipayung Plus di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat.
Meutya membeberkan bahwa sembilan perwakilan OKP Perempuan yang hadir menyampaikan keprihatinan yang sama terhadap kondisi generasi muda, khususnya anak-anak, yang semakin rentan di ruang digital. Karena itu, edukasi, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan menjadi langkah penting yang harus dilakukan bersama.
Baca juga: Menkomdigi: PP Tunas atur sanksi buat platform, bukan orang tua-anak
“Mereka merasa bahwa PP ini jika dilaksanakan, diterapkan dengan baik, dapat melindungi anak-anak kita. Jadi, kita harapkan nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman OKP Perempuan Cipayung Plus dalam giat-giat edukasi, sosialisasi, dan juga pengawasan dari pelaksanaan PP ini,” ujarnya.
Audiensi ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun agenda kolaboratif, mulai dari pelatihan relawan literasi digital, penyuluhan di kampus dan sekolah, hingga aktivasi kanal pelaporan berbasis komunitas untuk tindakan kekerasan berbasis gender online (KBGO).
Baca juga: Menkomdigi: PP Tunas larang platform digital jadikan anak komoditas
Adapun sembilan OKP Perempuan yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni Kopri PB PMII, Sarinah GMNI, Hikmahbudhi, LMND, BP PP KAMMI, LPP PMKRI, Immawati IMM, KMHDI, dan GMKI.
Ketua Kopri PB PMII, Wulan Sari AS, menyampaikan bahwa ruang digital masih menjadi tempat yang penuh risiko bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam bentuk KBGO.
“Kasus pelecehan dan kekerasan digital masih banyak dialami perempuan. Karena itu, ruang digital harus kita ciptakan sebagai ruang yang aman dan suportif, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata,” ujar Wulan.
Baca juga: Menkomdigi: Negara hadir ciptakan ruang digital aman bagi anak
Baca juga: Presiden teken PP untuk lindungi anak di ruang digital
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
