Kupang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan agar masalah penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan resiko stunting tidak hanya sebatas pada diskusi dan seminar, tetapi perlu tindak lanjut.
"Saya harapkan untuk kick off ini langsung ditindaklanjuti dengan tahapan-tahapan berikutnya," katanya secara daring di Kupang, Senin.
Hal ini disampaikannya usai menyaksikan Kick Off Road Map Konsorsium tahun 2025-2028 berkaitan dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan resiko stunting.
Kegiatan yang digagas oleh Kementerian Dukbangga/BKKBN itu menghadirkan sejumlah Forkompimda, perguruan tinggi, BUMN-BUMD, serta mitra terkait yang selama ini turut membantu mendukung program pengentasan kemiskinan dan masalah stunting.
Wihaji menginginkan agar pelaksanaan kick off harus dilanjutkan dengan tindak nyata, sesuai dengan harapan Presiden Prabowo yang menginginkan agar pelaksanaan program pemerintah harus dengan cara turun ke lapangan untuk melihat secara langsung.
Dia menambahkan kick off yang dilaksanakan adalah awal untuk mengerjakan, awal untuk keroyokan penanganan kemiskinan dan stunting.
Dia menilai masalah kemiskinan dan stunting ibarat satu mata uang koin yang ada gambar burung garuda dan angka. Artinya, berjalan beriringan dan harus ditangani secara bersama-sama.
Wihaji juga menyingung penanganan stunting di Indonesia dilakukan di dua Provinsi, yakni di NTT dan Jawa Barat.
"Kenapa Jawa Barat, karena penduduknya paling banyak untuk provinsi se Indonesia. Lalu, mengapa NTT, karena memang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan tidak bisa sendirian," tambah dia.
Dia mengapresiasi karena dalam kick off itu hadir Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Prof Setiawan, perwakilan dari Kemendiktisaintek serta KSP, karena penanganan stunting dan kemiskinan adalah kerja keroyokan.
"Sebab, kemiskinan dan stunting tidak cukup didiskusikan, tidak cukup diobrolkan, tetapi dikerjakan," tegasnya.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
