Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya mulai menyiapkan konsep terkait Sekolah Unggul Terintegrasi meski saat ini belum mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia membenarkan Presiden Prabowo memang meminta Kemendikdasmen untuk menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama pada saat sidang kabinet beberapa waktu lalu.
“Jadi Pak Presiden waktu sidang kabinet menyampaikan agar kami menyiapkan konsep Sekolah Unggul Terintegrasi non-asrama. Sekarang kami belum mendapatkan arahan secara langsung karena memang mulainya kan tidak segera kan. Ya, tapi secara konsep kami akan terus lakukan,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam kegiatan Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Rabu malam.
Adapun terkait konsep sekolah tersebut secara garis besar, lanjut dia, arahnya sudah cukup jelas terkait Sekolah Unggul Terintegrasi tersebut, yakni akan mengintegrasikan tiga jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, dan direncanakan ada satu di setiap kecamatan.
Meskipun belum ada pembahasan secara teknis terkait konsep sekolah yang diminta oleh Presiden Prabowo tersebut, ia mengatakan pihaknya mulai melihat dan melakukan studi banding dengan beberapa model sekolah yang sudah ada.
Salah satunya adalah Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda dengan menggunakan kurikulum Cambridge dan juga sarana prasarana pendidikan yang ideal.
Baca juga: Mendikdasmen: Format sekolah unggul terintegrasi masih dalam kajian
“Tapi sekarang secara non-formal sudah melihat model-model yang ada. Misalnya, bulan lalu saya ke Samarinda, Kalimantan Timur. Itu sudah ada Sekolah Unggul Terintegrasi yang dibangun Pemerintah Kota Samarinda,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia pun menegaskan pihaknya sejauh ini belum membahas lebih lanjut secara teknis, khususnya terkait usulan Presiden Prabowo terkait adanya kemungkinan penyelenggaraan Sekolah Unggul Terintegrasi menggunakan sekolah-sekolah dengan jumlah murid yang sedikit.
“Nah itu yang belum kami bicarakan. Dan apakah nanti skemanya misalnya kecamatan menyediakan tanah seperti yang Sekolah Rakyat atau Sekolah Unggul Garuda itu nanti belum kami bicarakan. Yang sekarang menjadi fokus kami adalah bagaimana penyiapan kurikulumnya, dan nanti mungkin juga rekrutmen gurunya dan masalah-masalah yang lebih bersifat akademik, yang tadi teknis mungkin nanti berikutnya,” ujar dia.
Sebelumnya pada Senin (20/10), Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna mengatakan akan membangun sebanyak 7.000 sekolah terintegrasi mulai 2026 mendatang.
Presiden siap membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mempersiapkan rencana pembangunan sekolah terintegrasi di setiap kecamatan sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Baca juga: FSGI sebut efisiensi anggaran tantangan sekolah unggul terintegrasi
"Ini sedang saya susun, saya minta Kemendiktisaintek sama Kemendikdasmen, mungkin dibantu oleh kementerian lain juga, menyusun suatu satgas khusus untuk mempelajari. Kita membangun sekolah terintegrasi di setiap kecamatan," kata Presiden Prabowo Subianto.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
