Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengingatkan pentingnya independensi anggaran lembaga peradilan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Menurut dia, hal tersebut menjadi penting seperti isu strategis memastikan kesejahteraan hakim di Tanah Air.
Selain itu, dia mengatakan bahwa anggaran lembaga peradilan yang independen juga dibutuhkan, serta sama pentingnya dengan isu mewujudkan peradilan maupun penanganan perkara yang akuntabel dan profesional.
“Kemandirian anggaran Mahkamah Agung juga sudah menjadi amanat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035,” kata Sugiyanto.
Menurut dia, independensi atau kemandirian anggaran lembaga peradilan harus diupayakan, yakni baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan anggarannya.
Baca juga: MA sebut 1.289 rumah dinas hakim berstatus rusak
Sementara itu, dia mengatakan bahwa mekanisme penganggaran yang ada saat ini berpotensi menghambat kemandirian peradilan, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya.
“Oleh sebab itu, independensi finansial lembaga mutlak diperlukan untuk melukis masa depan peradilan yang lebih profesional, dan bermartabat,” ujarnya.
Adapun pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA, Bambang Myanto mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini kekurangan 1.995 hakim di Pengadilan Tinggi (PT), dan Pengadilan Negeri (PN), per 12 Maret 2025.
Bambang menjelaskan bahwa data kekurangan tersebut merupakan hasil penghitungan jumlah kebutuhan hakim pada PT Tipe A, PT Tipe B, PN Kelas IA Khusus, PN Kelas IA, PN Kelas IB, dan PN Kelas II yang berjumlah 2.920 hakim, dan diambil dengan calon hakim yang tersedia saat ini.
“Sekarang calon hakim yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah 925 orang, sehingga kekurangannya adalah sekitar 1.955 hakim untuk sementara ini,” kata Bambang.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
