Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil Pj. Bupati Jepara Edy Suprianta (ES) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus pemberian kredit usaha fiktif di lingkungan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022-2024.
"Pemeriksaan dilakukan di kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah, atas nama ES," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut informasi yang dihimpun, penyidik KPK juga memeriksa beberapa saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni Direktur Bisnis dan Operasional PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) Iwan Nursusetyo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan tahun 2022 (Asda II) Diar Susanto, dan Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintahan (Asda I) Periode Agustus 2022 - Desember 2022 Akhmad Junaidi.
Sejauh ini penyidik KPK belum memberikan keterangan soal informasi apa saja yang akan dikonfirmasi kepada para saksi tersebut.
Sebelumnya penyidik KPK juga memeriksa Bupati Jepara periode 2019-2022 Dian Kristiandi (DK) pada Kamis (16/1) soal proses pengajuan dan penyelesaian kreditnya semasa menjabat sebagai bupati.
"Saksi didalami terkait dengan proses pengajuan dan penyelesaian kredit yang bersangkutan selaku bupati, dan didalami terkait dugaan penerimaan lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/1).
KPK pada tanggal 24 September 2024 telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) pada tahun 2022-2024. Modus dalam perkara dugaan korupsi tersebut adalah pemberian kredit fiktif terhadap 39 debitur.
Dalam perkara tersebut, penyidik KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, namun nama dan jabatan para tersangka belum dapat disampaikan karena penyidikan yang sedang berjalan.
Penyidik KPK selanjutnya pada tanggal 26 September 2024 mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima orang warga negara Indonesia berinisial JH, IN, AN, AS, dan MIA.
Larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
