Tangerang (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendukung penambahan anggaran dan kewenangan bagi Badan Standardisasi Nasional untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan kapasitas standardisasi produk di Indonesia.
"Keterbatasan anggaran BSN berdampak pada minimnya alat pengujian dan lemahnya pengawasan di lapangan. Maka itu kami akan mendorong peningkatan anggaran agar mereka bisa membeli alat baru dan modern," kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam acara kunjungan kerja ke BSN di Tangerang Selatan, Senin.
Ia mengatakan DPR juga mendorong BSN memperoleh kewenangan lebih besar, termasuk dalam menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib secara lebih independen.
Menurut dia, kewenangan penetapan standar saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian teknis, seperti Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnya.
“Kita ingin ada koordinasi yang lebih kuat antarlembaga agar standardisasi nasional berjalan efektif,” ujarnya.
Baca juga: Anggota DPR: BSN perlu tingkatkan penerapan standar nasional ke UMK
Saleh menambahkan DPR berharap kerja sama BSN dengan sektor swasta dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) guna memperkuat kelembagaan.
Pelaksana Tugas Kepala BSN, Yustinus Kristianto Widiwardono, mengatakan BSN siap mendukung pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga penilaian kesesuaian, akademisi, kementerian, dan pelaku usaha.
“Kami menyambut baik panja ini untuk memastikan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat lebih optimal mendukung pembangunan nasional,” kata Yustinus.
BSN mengungkapkan jumlah produk yang telah memiliki SNI masih kecil dibandingkan total produk yang beredar di Indonesia.
Dari puluhan ribu jenis produk, sekitar 18,5 persen telah memiliki SNI. Saat ini terdapat sekitar 10 ribu SNI aktif, namun tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan spesifikasi produk karena sebagian berupa standar uji dan kosakata.
Baca juga: Komisi VII DPR: Standarisasi nasional penting jaga daya saing produk
Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 176 SNI yang diberlakukan secara wajib.
BSN menyebut rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadi kendala dalam penerapan SNI, terutama untuk standar yang bersifat sukarela.
Selain itu, BSN mengakui keterbatasan anggaran akibat efisiensi belanja pemerintah. Pendapatan PNBP BSN saat ini sekitar Rp44 miliar dan sebagian besar digunakan untuk operasional.
“Untuk kebutuhan alat pengujian sebenarnya bisa mencapai ratusan miliar rupiah karena harganya sangat mahal,” ujar pihak BSN.
Baca juga: Menteri Ara libatkan BSN bangun 73 ribu rumah subsidi bagi MBR
Terkait pengawasan produk impor, BSN menjelaskan kewenangannya masih terbatas pada uji petik di lapangan. Hasil pengujian selanjutnya disampaikan kepada kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.
BSN berharap panitia kerja DPR dapat merekomendasikan penambahan jumlah SNI wajib, terutama bagi produk yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Baca juga: BSN soroti pentingnya SNI Taman Asuh Ramah Anak, respons kasus daycare
Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
