Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup menargetkan peningkatan jumlah alat pemantau kualitas udara ambien secara nasional hingga mencapai 200 unit pada tahun 2045.
"Saat ini baru tersedia sekitar 72 unit alat pemantau kualitas udara yang beroperasi aktif di seluruh Indonesia. Angka ini tentu masih jauh dari cukup," kata Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH Rasio Ridho Sani, dalam Rapat Dengar Pendaat (RDP) membahas Strategi Peningkatan Kualitas Udara bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan alat pemantau yang dimaksud mencakup sistem pemantauan kualitas udara berbasis sensor kontinyu dan passive sampler. Keduanya penting untuk mendeteksi tren polusi secara real-time.
Baca juga: DLH DKI ajak warga Jakarta pantau kualitas udara lewat JAKI
Menurut Ridho, data kualitas udara yang akurat menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan pengendalian pencemaran dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Namun, ia mengakui bahwa pemasangan alat ini membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu, KLH membuka peluang kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan pemantauan.
Beberapa wilayah metropolitan seperti Jabodetabek telah menunjukkan tren peningkatan partikel halus (PM2,5), terutama saat musim kemarau akibat stagnasi udara dan pembakaran sampah/kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah (TPA).
KLH juga sedang merumuskan standar minimum jumlah alat pemantau yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama di wilayah dengan tingkat pencemaran tinggi.
Baca juga: Menteri LH minta ada stasiun pemantau kualitas udara kawasan industri
Baca juga: KLH pastikan terus lakukan upaya tangani isu pencemaran udara
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
