KKP mengaku tidak terdampak kasus dugaan pemalsuan keuangan eFishery

1 week ago 5

Sejauh ini, program tambak budidaya nila salin di Karawang tetap berjalan dan tidak terdampak langsung oleh kondisi eFishery

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku tidak mengalami kerugian imbas kasus dugaan pemalsuan keuangan perusahaan rintisan eFishery yang mencuat beberapa waktu ini.

“Sejauh ini, program tambak budidaya nila salin di Karawang tetap berjalan dan tidak terdampak langsung oleh kondisi eFishery,” ujar Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

KKP menjadi salah satu mitra pemanfaatan teknologi eFeeder, yakni alat yang secara otomatis mampu memberikan pakan pada komoditas perikanan budi daya secara efisien. Pada modeling atau proyek percontohan budidaya nila salin di Karawang, Jawa Barat, KKP menyewa sebanyak 256 unit pada 2023.

Jumlah itu meningkat menjadi 422 unit pada 2024 dengan model kerja sama yang diterapkan yakni sewa per unit dengan biaya Rp339.000 per bulan.

“Model kerja sama ini menjadikan KKP tidak mengalami kerugian karena pembayaran dilakukan sesuai jumlah unit yang dioperasikan di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Karawang, Jawa Barat,” jelasnya.

Namun demikian, lanjut Doni, KKP mengantisipasi segala kemungkinan dengan mulai menjajaki kerja sama dengan mitra lain yang memiliki solusi serupa.

“Hal ini dilakukan agar program percontohan (modeling) budidaya tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh permasalahan yang terjadi di pihak mitra teknologi,” katanya lagi.

Selain di Karawang, Jawa Barat, tercatat pemanfaatan teknologi akuakultur dalam sistem modeling budidaya juga dikembangkan di berbagai lokasi lain.

KKP terus mengembangkan inovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan program-program budidaya berbasis teknologi.

Ke depan, KKP akan lebih memperkuat mitigasi risiko dalam setiap kerja sama dengan memastikan keberlanjutan operasional program serta mengembangkan ekosistem kemitraan yang lebih beragam. Dengan demikian, dampak terhadap program nasional dapat diminimalkan dan ketahanan pangan berbasis perikanan tetap terjaga.

Sementara soal rencana Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau eFishery Risyad Azhary yang bakal melakukan audiensi ke KKP, Doni menyambut baik rencana tersebut.

“Welcome saja. Kami siap mendengar,” pungkasnya.

Diketahui, pada siang ini Serikat Pekerja PT Multidaya Teknologi Nusantara (SPMTN) atau eFishery melakukan audiensi dengan Kemnaker terkait kondisi perusahaan yang telah melakukan PHK terhadap 100 orang karyawan yang didominasi karyawan kontrak.

Audiensi ini bermaksud untuk mengadukan nasib para pegawai lainnya yang berpotensi menjadi korban PHK selanjutnya, hal ini sebagai imbas kasus dugaan penyalahgunaan finansial yang terjadi di eFishery dan menuding Gibran Huzaifah dan Chrisna Aditya terlibat dalam penggelapan dana perusahaan serta penyelewengan laporan kinerja keuangan perusahaan.