Jakarta (ANTARA) - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan tidak menemukan praktik politik uang dalam tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.
"Serangan fajar, serangan yang tidak fajar tidak ada. Serangan isya juga tidak ada, serangan menjelang penutupan TPS sampai sekarang belum terdeteksi ada," kata Bagja saat ditemui awak media di TPS 003 Nagari Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sabtu.
Baca juga: Bawaslu RI: PSU di Pasaman berjalan baik sesuai putusan MK
Ia menyampaikan patroli pengawasan oleh Bawaslu dilakukan intensif menjelang hari pemungutan suara. Meski begitu, tidak ditemukan indikasi pelanggaran berupa pemberian uang atau materi kepada pemilih.
"Tidak ada mendapatkan adanya laporan ataupun temuan tentang politik uang,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini hanya mendapatkan laporan terkait netralitas ASN.
Bagja pun mendorong masyarakat dan peserta pemilu untuk tetap menjaga integritas proses demokrasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.
“Kami tetap membuka ruang untuk laporan masyarakat. Silakan tanya ke Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk info lebih lanjut di lapangan,” tegas Bagja.
Kabupaten Pasaman telah melaksanakan PSU Pilkada 2024 pada Sabtu, 19 April 2025, di 605 tempat pemungutan suara (TPS) pada 12 kecamatan dengan 218.980 orang pemilih.
Baca juga: Bawaslu RI antisipasi potensi gugatan baru usai PSU Pasaman
Baca juga: Bawaslu RI intensifkan pengawasan jelang PSU di Pasaman
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025
