Jakarta (ANTARA) - Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-81, pertanyaan tentang kedaulatan tidak lagi berhenti pada siapa yang menguasai wilayah.
Pada abad ke-21, kedaulatan juga ditentukan oleh siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, data kesehatan, algoritma, teknologi diagnostik, manufaktur obat, genomik, serta berbagai teknologi yang menentukan kualitas dan keselamatan hidup manusia.
Sebuah negara dapat merdeka secara politik, tetapi tetap bergantung kepada bangsa lain untuk membaca penyakit rakyatnya, memproduksi terapi, mengolah data biologis, dan menentukan teknologi kesehatan yang digunakan. Karena itu, Indonesia perlu memperjuangkan agenda berikutnya: kemerdekaan biomedis.
Kemerdekaan biomedis bukan berarti harus membuat semuanya sendiri. Sains modern tumbuh melalui kolaborasi. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk memilih, mengembangkan, menguji, memproduksi, menggunakan, dan mengatur teknologi kesehatan dari posisi yang setara: berdaulat dalam data, unggul dalam ilmu, tangguh dalam industri, terbuka dalam kolaborasi, dan adil dalam membagikan manfaat.
Pertanyaan strategisnya sederhana: dalam satu generasi mendatang, apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar teknologi kesehatan dunia, atau ikut menjadi pencipta, pemilik, penguji, produsen, dan penentu arahnya?
Jawabannya akan memengaruhi ekonomi, diplomasi, ketahanan kesehatan, dan masa depan generasi berikutnya.
AI, genomik dan sel punca
Kecerdasan buatan telah memasuki hampir seluruh rantai biomedis. AI dapat membantu membaca citra radiologi dan patologi, menemukan pola dalam data laboratorium, mempercepat pencarian kandidat obat, menyaring literatur ilmiah, hingga mendukung keputusan klinis. Dalam riset, AI mampu mempertemukan beragam jenis data dan menemukan pola yang sebelumnya sulit dikenali manusia.
Namun, AI kesehatan tidak hanya berbicara tentang algoritma. Ada tiga pertanyaan yang lebih mendasar: data siapa yang digunakan untuk melatih sistem? apakah sistem tersebut terbukti aman dan akurat pada populasi tempat ia digunakan? siapa yang bertanggung jawab ketika rekomendasinya keliru?
Masalahnya bukan semata-mata dari negara mana teknologi itu berasal, melainkan apakah data dan modelnya cukup mewakili keragaman pasien serta konteks layanan kesehatan Indonesia.
Tanpa validasi lokal yang memadai, kita berisiko membawa bias akibat data yang tidak representatif ke ruang klinis.
Baca juga: Guru Besar UI dorong penguatan biobank guna dukung riset biomedis RI
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
