Jakarta (ANTARA) - Kementerian ESDM bersama Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) mengawal integrasi infrastruktur gas bumi guna menekan impor LPG nasional.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menjelaskan pentingnya sinergi dalam merumuskan strategi penekanan impor LPG nasional.
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketergantungan impor LPG yang mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional, sementara produksi dalam negeri hanya memasok 20 persen.
"Untuk itu, pemerintah terus mengevaluasi berbagai opsi alternatif secara kreatif," kata Hangga dalam pertemuannya dengan jajaran pengurus IAPMIGAS di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Terkait wacana pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif LPG, Hangga menjelaskan opsi tersebut masih dievaluasi.
Penggunaan CNG membutuhkan ruang penyimpanan yang besar serta tekanan tinggi, sehingga memerlukan standar keamanan ketat.
Selain CNG, program kompor listrik dan penggunaan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME) turut dikaji sebagai solusi komplementer.
Penerapan DME memerlukan penyesuaian pada kompor masyarakat, namun berpotensi mempermudah sosialisasi substitusi energi.
Hangga juga mengatakan kondisi pasokan gas nasional yang saat ini mengalami surplus, dengan tingkat produksi mencapai 6.500 MMSCFD sementara volume konsumsi domestik berada di angka 4.500 MMSCFD.
Guna mengoptimalkan kelebihan pasokan tersebut, realokasi aliran gas di jaringan PT PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) dipastikan sepenuhnya memenuhi kebutuhan domestik.
Melalui percepatan pembangunan proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan 2 serta pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pemerintah berharap seluruh jaringan infrastruktur gas bumi dapat terintegrasi secara utuh hingga mampu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit diakses.
Ketua Umum IAPMIGAS Rosa Permata Sari menyatakan kesiapan asosiasi profesi untuk mengedepankan kompetensi teknikal guna membantu pemerintah menyusun strategi klasterisasi harga jargas dan CNG serta memilah segmen konsumen yang layak menerima subsidi dan nonsubsidi.
"IAPMIGAS juga merekomendasikan pemanfaatan adsorbed natural gas (ANG) yang dinilai lebih sesuai untuk karakteristik rumah tangga dibandingkan CNG, sementara CNG diusulkan menjadi jembatan transisi," sebutnya.
Terkait infrastruktur jargas rumah tangga yang membutuhkan biaya investasi awal sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta, Rosa menilai opsi ini merupakan investasi jangka panjang yang efisien asalkan diimbangi dengan penyediaan capacity building bagi tenaga pelaksana lapangan demi mengoreksi ketidaktepatan sasaran pengguna LPG bersubsidi saat ini.
IAPMIGAS juga memandang revitalisasi armada truk dan kendaraan umum menggunakan bahan bakar gas (BBG) atau CNG memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama sebagai penyeimbang laju transisi kendaraan listrik sektor rumah tangga agar investasi infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tetap berjalan sesuai peta jalan (roadmap) yang ideal.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Komite Pengawas IAPMIGAS Didie Tedjosumirat, Hangga bersama IAPMIGAS sepakat bahwa fokus industri tidak boleh hanya tertuju pada aspek bisnis semata, melainkan harus mencakup kesadaran penuh terhadap kelayakan aset, baik melalui opsi penghentian operasi maupun revitalisasi.
Melalui pengembangan program sertifikasi dan pelatihan kompetensi pipa, Hangga optimistis kolaborasi erat dengan pakar domestik ini akan mempercepat penguatan rantai pasok dan distribusi gas bumi demi tercapainya ketahanan energi nasional yang mandiri.
Baca juga: Indonesia akan impor tabung CNG untuk jadi alternatif LPG 3 kg
Baca juga: Menekan impor LPG dengan DME di dapur rumah tangga
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
