Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) pada tiga bulan pertama 2025 sebesar Rp18 triliun.
"Penyalurannya memang setiap tiga bulan, triwulan I, triwulan II, dan triwulan III, dan triwulan IV," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu.
Penyaluran bansos ini, lanjut Mensos, akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025, dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp120 triliun.
Penyalurannya melalui bank milik pemerintah atau Himbara serta PT Pos Indonesia dengan biaya salur Rp97 miliar.
"Sejak Indonesia merdeka, di awal pemerintah Presiden Prabowo kita sudah memiliki DTSEN, yang ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka," imbuh Mensos.
Selain itu, ia menyebutkan terdapat pula anggaran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp43,86 triliun yang diberikan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adapun melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kemensos menyasar 10 juta KPM, dengan pagu anggarannya sebesar Rp28,79 triliun.
Lebih lanjut, anggaran bantuan untuk 294 ribu yatim-piatu sebesar Rp705,6 miliar.
Baca juga: Mensos: Korban PHK bisa terima bansos apabila masuk DTSEN
Kemensos juga menganggarkan program permakanan untuk lansia dengan usia di atas 75 tahun setiap hari.
"Setiap hari kita beri makan pagi dan siang, dua kali, satu kali dikirim saat sarapan kepada 136 ribu penerima manfaat. Total jumlahnya adalah Rp 74,76 triliun," katanya.
Pemerintah juga, lanjut dia, memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96,8 juta jiwa. Anggaran untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 48,78 triliun.
"Kalau dijumlahkan sekitar lebih dari Rp120 triliun, itulah dari Kementerian Sosial," ujar Mensos.
Baca juga: Mensos upayakan penyaluran bansos triwulan II gunakan DTSEN
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
