Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan pada 2025 melalui inisiatif Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan dental unit di 865 puskesmas, 189 diantaranya merupakan puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menjelaskan berdasarkan data dari sistem informasi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (ASPAK) per Agustus 2024, dental unit sudah tersedia di 6.507 puskesmas, dengan 17 persen atau 1.136 puskesmas diantaranya merupakan kategori terpencil dan sangat terpencil.
"Akan dipenuhi dental unit di 865 puskesmas melalui proyek SOPHI dengan 22 persen (189 puskesmas) diantaranya merupakan puskesmas dengan kategori terpencil dan sangat terpencil berdasarkan proposal yang diajukan oleh Dinas Kesehatan, dan disesuaikan dengan data ketersediaan dental unit di puskesmas menurut ASPAK," katanya.
Adapun langkah tersebut, katanya, merupakan salah satu upaya dalam menangani tingginya kasus sakit gigi di Indonesia.
Baca juga: Kemenkes keluarkan hampir Rp300 miliar beasiswa kedokteran gigi
Sebelumnya berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG), lebih dari 50 persen masyarakat Indonesia mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut.
Aji menyebutkan pada Selasa (15/4) bahwa sejumlah tantangan dalam penanganan kasus sakit gigi yang begitu tinggi adalah kurangnya tenaga serta sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelayanan gigi dan mulut kurang optimal.
Selain itu, katanya, masih terdapat kesenjangan sebesar 10.309 orang antara jumlah dokter gigi yang tersedia dengan kebutuhan ideal secara nasional. Sementara itu jumlah lulusan dokter gigi per tahun lebih kurang hanya sekitar 2.650 orang.
Data per April 2025, lanjutnya, menunjukkan 73,2 persen atau 7.475 puskesmas sudah tersedia dokter gigi, sedangkan dan 26,8 persen atau 2.737 belum memilikinya.
Baca juga: Kemenkes gandeng influencer sebarkan info guna galakkan imunisasi
"Melihat situasi tersebut, perlu terobosan cepat dan serius untuk memperbaiki kualitas kesehatan gigi masyarakat. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang sangat diperlukan masyarakat harus bisa segera diperluas dan dipermudah aksesnya," ucap Aji.
Adapun upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dokter gigi di Indonesia adalah dengan pembukaan moratorium pendirian FKG tahun 2022, sehingga ada tambahan FKG dari 32 menjadi 38, dan penambahan kuota mahasiswa dokter gigi.
Kemudian pemberian beasiswa yang diprioritaskan untuk putra dan putri daerah afirmasi yang akan kembali bertugas di daerahnya. Selain itu, program magang lulusan dokter gigi serta pelaksanaan program penugasan khusus dokter gigi. Kemenkes juga bakal meningkatkan kompetensi Terapis Gigi dan Mulut (TGM).
Baca juga: Kemenkes jelaskan sejumlah upayanya penuhi kebutuhan dokter gigi
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
