Jakarta (ANTARA) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengaktifkan skema pelayanan darurat demi menjamin kebutuhan calon jamaah haji (calhaj) tetap terpenuhi pasca bencana gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho mengatakan keselamatan jamaah dan petugas adalah prioritas utama, namun hak pelayanan masyarakat tidak boleh terputus dalam situasi krisis sekalipun.
“Kami mengimbau para calon jamaah haji di wilayah terdampak bencana di NTT untuk tidak perlu khawatir. Kemenhaj menjamin proses administrasi, pendataan, dan konsultasi perhajian tetap beroperasi penuh,” ujar Teguh di Jakarta, Jumat.
Kemenhaj akan membuka layanan darurat di titik-titik posko yang aman, apabila gedung kantor operasional Kemenhaj dinilai belum aman atau berisiko akibat kerusakan gempa.
Jamaah yang memerlukan informasi maupun penyelesaian berkas diarahkan untuk memanfaatkan saluran telepon darurat dan hotline resmi yang terus disiagakan oleh petugas setempat.
Kemenhaj menegaskan seluruh sistem basis data jamaah tersinkronisasi secara digital dan terpusat, sehingga seluruh data penting dipastikan tetap aman, terlindungi, dan dapat diakses untuk kelanjutan proses haji.
“Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran di daerah untuk proaktif, menjemput bola, memantau kondisi calon jamaah di pengungsian, dan memastikan setiap kendala administrasi akibat kehilangan atau kerusakan dokumen saat gempa dapat segera kami tangani secara fleksibel,” kata dia.
Berdasarkan laporan dan pemantauan petugas di Kabupaten Manggarai, koordinasi administrasi di wilayah Reo tetap diupayakan secara maksimal bersama petugas di Ruteng, dengan skema kerja dari lokasi pengungsian, meski sempat menghadapi tantangan jaringan komunikasi dan pemadaman listrik berkala.
Seluruh dokumen penting, termasuk berkas pelimpahan porsi calon jamaah estimasi keberangkatan 2027, telah berhasil diunggah ke dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebelum bencana terjadi.
Sementara itu, di Kabupaten Nagekeo, pelayanan haji tetap dibuka normal dengan memanfaatkan rumah warga terdekat sebagai posko sementara seiring pembersihan kantor sewa yang terdampak.
Petugas di lapangan tetap melakukan prosedur pelayanan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi serta menerapkan protokol keselamatan yang ketat jika gempa susulan kembali terjadi.
Baca juga: BPKH: Biaya haji 2027 perlu jaga keadilan jamaah dan keberlanjutan
Baca juga: DPR minta Kemenhaj antisipasi kendala pelunasan jamaah korban bencana
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Rini Utami
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
