Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) menjalin kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan desa dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani yang juga Ketua Dewan Pengawas Abpednas dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, mengatakan kolaborasi ini bertujuan membantu kejaksaan mengawasi pengelolaan keuangan desa sekaligus memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran hingga masyarakat.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan masyarakat secara langsung agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.
“Produk itu perlu diawasi oleh masyarakat. Kalau memang jelek ya dilaporkan,” katanya dalam kegiatan Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional (Jaga Dapur MBG & Jaga Indonesia Pintar) dan Pengukuhan DPD–DPC Abpednas Jawa Tengah di Gedung Wanita Kabupaten Karanganyar, Jumat (29/5).
Baca juga: Menteri HAM usul bentuk Dinas Gizi di daerah untuk awasi Program MBG
Dalam sistem pengawasan tersebut, masyarakat dapat melaporkan berbagai temuan terkait kualitas program MBG melalui fitur laporan yang terhubung langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Laporan dapat dilakukan dengan mengunggah foto apabila ditemukan kualitas produk yang buruk atau pelayanan yang tidak sesuai standar.
Setiap laporan yang masuk nantinya diteruskan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap penyedia layanan yang melanggar ketentuan.
Selain pengawasan program MBG, Abpednas juga memberikan perhatian besar terhadap penggunaan dana pembangunan desa agar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.
“Kita berusaha supaya apa yang diinginkan di pusat sampai ke bawah seratus persen,” kata Reda.
Abpednas berharap, sinergi bersama Kejaksaan Agung dan keterlibatan masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi serta kualitas pembangunan desa di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pakar hukum nilai pengawasan MBG lewat Jaga Desa perkuat pencegahan
Baca juga: HAKLI: Pentingnya pengawasan ketat Program MBG di Kota Sorong
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
