Jakarta (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa sebanyak 71 dapur makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola TNI AD masih beroperasi dengan normal.
Wahyu saat berbincang dengan awak media di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu, mengatakan hal itu untuk merespons polemik pendanaan yang disebut menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.
“Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi,” kata dia.
Wahyu menjelaskan, anggaran operasional satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) yang dikelola oleh TNI AD berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menyebut dinamika baru-baru ini tidak menyebabkan dampak berarti terhadap dapur yang mereka kelola.
Di sisi lain, Wahyu enggan menanggapi polemik dapur MBG di Kalibata. Dia hanya memastikan bahwa 71 dapur MBG yang dioperasikan TNI AD di berbagai daerah masih berjalan hingga kini.
“Memang benar, saya juga sudah dengar ada beberapa dapur yang mungkin [bermasalah], ya, tapi berkaitan dengan itu saya tidak berkompeten untuk menanggapi itu,” katanya.
Diwartakan sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan yayasan MBG berinisial MBN ke pihak kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.
"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur MBG di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4).
Laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.
Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.
"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3). Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.
Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.
Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.
"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15 ribu dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13 ribu dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," katanya.
Adapun BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp386.500.000.
Namun ketika Ira hendak menagih haknya, pihak yayasan malah berkata bahwa Ira kekurangan bayar sebesar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.
Terkait hal ini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut SPPG di Kalibata akan beroperasi kembali pada Kamis (17/4). Ia menegaskan kasus dugaan penggelapan dana tersebut disebabkan permasalahan internal yang terjadi di pihak mitra.
"Besok operasional kembali," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025
