Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengajak pemerintah daerah setempat untuk duduk bersama untuk mengantisipasi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sintha Dec Checawaty di Cibinong, Selasa, mengatakan, asosiasi pengusaha yang tergabung di Kadin ingin membahas mengenai kebijakan pajak yang lebih kondusif bagi industri.
"Saya inginnya duduk bersama Kadin nanti akan melakukan duduk bersama supaya semua program bisa selaras," kata Sintha.
Menurut dia, kebijakan pajak yang tinggi dapat membahayakan industri yang sedang berusaha bangkit dari dampak signifikan pandemi COVID-19.
"Pengusaha itu terus terang sedang berusaha merecovery itu aja belum selesai recovery-nya. Ditambah sekarang dengan kebijakan-kebijakan global yang memang juga ibaratnya pastinya dampak besar untuk pengusaha yang harus menyesuaikan dengan kebijakan itu," katanya.
Ia mengusulkan agar pemerintah melakukan relaksasi terhadap kebijakan pajak yang dinilai terlalu tinggi. Menurut dia, kebijakan pajak yang tinggi dapat membahayakan industri yang berinvestasi di Kabupaten Bogor.
"Sektor industri, sektor konstruksi, sektor perumahan, lesu kan pembelian melesu. Relaksasi kan agak ditahan-tahan," ujarnya.
Sintha juga mengatakan bahwa industri yang berinvestasi di Kabupaten Bogor harus dilihat dan dipertimbangkan dalam kebijakan pajak. Menurutnya, industri tersebut juga membayar pajak ke Kabupaten Bogor.
"Bayar pajaknya kan ke Kabupaten Bogor, ancaman PHK ke depan sebenarnya cukup mengkhawatirkan juga," ungkap Sintha.
Baca juga: Kadin urun rembuk melengkapi fasilitas wisatawan di kawasan Puncak
Baca juga: Kadin Kabupaten Bogor berikan bantuan kepada korban bencana
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
