Jakarta (ANTARA) - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif guna mencegah berbagai bentuk kekerasan yang ada di sekolah.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji ditemui di Jakarta, Jumat, menjelaskan dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting, dimana hal ini diawali dengan dorongan political will dari pemerintah, mulai dari pusat hingga ke dinas-dinas pendidikan.
"Ada pemerintah pusat, madrasah, pesantren, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan yang harus bekerja sama. Ini harus menjadi bagian dari agenda nasional," katanya.
Baca juga: Mensos: Pelaku kekerasan seksual di sekolah harus dihukum berat
Ubaid menegaskan pentingnya peran dinas-dinas yang selama ini dinilai kurang paham mengenai penanggulangan kekerasan.
Menurutnya, meskipun Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK) sudah dibentuk, banyak diantaranya yang belum dilatih atau didampingi secara memadai. Akibatnya, meskipun sudah ada kebijakan, implementasi di lapangan sering kali terhambat.
"Setelah di-SK-kan, masalah selesai begitu saja. Padahal, jika tidak ada political will yang kuat, masalah ini tidak akan pernah selesai," tegasnya.
Ubaid menilai penting untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang berbagai bentuk kekerasan, seperti perundungan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kebijakan diskriminatif.
Menurutnya, hal ini diperlukan agar semua pihak, mulai dari satgas hingga orang tua, memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan.
Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti komite sekolah dan organisasi siswa, Ubaid meyakini pengelolaan pendidikan bisa menjadi lebih terbuka dan inklusif.
"Orang tua harus dilibatkan, begitu juga dengan masyarakat dan kepala sekolah. Ini bukan hanya urusan dinas pendidikan, tapi merupakan tugas bersama," ujarnya.
Baca juga: Pakar: Perlu kesamaan persepsi guru dan orangtua untuk cegah kekerasan
Baca juga: FSGI serukan program pencegahan kekerasan di sekolah dilanjutkan
Ubaid mengingatkan bahwa pendidikan di Indonesia harus dikelola secara partisipatif. Hal ini penting agar tidak hanya kepala sekolah yang bertanggung jawab penuh terhadap sekolah, tetapi juga melibatkan komite sekolah, orang tua, serta masyarakat sekitar.
Ia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan di dunia pendidikan lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat, termasuk orang tua. Ia menekankan bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka sangat penting dan sudah diatur dalam Undang-Undang.
"Sekolah negeri adalah aset publik. Jadi, segala kebijakan yang diambil di sekolah harus melibatkan berbagai pihak, bukan hanya kepala sekolah dan dinas pendidikan," tutur Ubaid Matraji.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
