Jakarta (ANTARA) - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menilai Indonesia memiliki peluang strategis sebagai anggota BRICS untuk mendorong agenda pembangunan yang lebih inklusif.
“BRICS harus menjadi kekuatan alternatif yang menunjukkan bahwa pembangunan dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak pekerja, pengurangan ketimpangan, dan keadilan sosial,”ujar Direktur Eksekutif INFID Siti Khoirun Ni’mah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Siti menilai, Indonesia dapat menggunakan forum BRICS untuk memperjuangkan sejumlah isu penting, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.
“Pertama, adalah standar perlindungan pekerja layak, termasuk pekerja di sektor energi, yang sejalan dengan hak-hak pekerja seperti upah layah, penghapusan kekerasan berbasis gender, hak berserikat maupun berkumpul,” kata dia.
Lebih lanjut, Siti mengatakan kerja sama Selatan-Selatan perlu didorong untuk memperkuat perlindungan sosial universal, bukan sekadar meningkatkan arus investasi.
Baca juga: RI-Iran membahas kerja sama pelatihan vokasi, akses kerja disabilitas
Baca juga: RI-India bahas strategi peningkatan kompetensi SDM di era digital
Isu selanjutnya yang bisa didorong oleh Indonesia dalam forum BRICS adalah kebijakan industrial hijau yang berorientasi pada penciptaan pekerjaan layak dan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Terakhir, mekanisme akuntabilitas bersama agar komitmen ketenagakerjaan BRICS tidak berhenti sebagai deklarasi politik, tetapi menjadi kebijakan yang dapat diukur dan diawasi implementasinya.
“BRICS akan kehilangan relevansinya apabila hanya menjadi forum ekonomi baru dengan pola pembangunan lama, sementara masyarakat dunia saat ini membutuhkan kerja sama yang menempatkan manusia, hak-hak pekerja, dan keadilan sosial sebagai pusat transformasi ekonomi”, kata Siti.
Sebelumnya, Indonesia turut hadir dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Negara-Negara Anggota BRICS ke-12 yang berlangsung di Hyderabad, India, pekan lalu.
Pertemuan tersebut menghasilkan Deklarasi Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS 2026 yang menempatkan perluasan perlindungan sosial, formalisasi pasar kerja, peningkatan partisipasi perempuan, pengembangan keterampilan, dan transformasi digital sebagai agenda utama kerja sama ketenagakerjaan.
“Komitmen pengembangan keterampilan tersebut harus disertai upaya mengatasi kesenjangan kesiapan skills yang nyata, salah satunya green skill atau keahlian dalam mengembangkan industri hijau yang berkelanjutan khususnya di Indonesia,” ujar Siti.
Baca juga: Kuba sebut EAEU dan BRICS jadi alternatif tatanan dunia Barat
Baca juga: Kontes inovasi industri BRICS 2026 digelar di Jakarta
Baca juga: Sekjen Kemenag: Indonesia jadi rujukan praktik kerukunan di BRICS
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
