Belém (ANTARA) - Pemerintah Indonesia berharap Konferensi Perubahan Iklim ke-30 Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30) menghasilkan kesepakatan bersama dalam upaya menangani perubahan iklim.
"Karena memang kita punya semangat bersama bahwa COP 30 itu harus menghasilkan sesuatu atau suatu keputusan yang akan memberikan landasan bagi pelaksanaan, baik itu dari COP secara umum, Paris Agreement melalui CMA-nya, maupun kemudian pelaksanaan dari kesepakatan Kyoto Protocol," kata Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ary Sudijanto di sela-sela COP30 di Belém, Brasil, pada Jumat (21/11) waktu setempat.
Ia mengatakan pada hari terakhir penyelenggaraan COP30 ini negosiasi masih terus dilakukan demi mencapai keputusan bersama.
Hal ini dampak dari hari sebelumnya dimana negosiasi dihentikan sejak siang pasca-terjadinya insiden kebakaran di zona biru COP30.
Baca juga: Momen evakuasi di Venue COP30 saat insiden kebakaran terjadi
"Sejak kejadian kemarin sore, kegiatan sidang-sidang negosiasi dihentikan sampai tadi pagi, dimana mulai jam 8 kita bisa masuk, dan jam 10 pagi tadi kita sudah mulai lagi pelaksanaan sidang-sidang negosiasi untuk berbagai agenda, termasuk untuk negosiasi yang akan menjadi andalan dari Presidensi Brasil yaitu Belém Political Package," kata Ary Sudijanto.
Negosiasi masih dilakukan terkait dengan catatan-catatan yang masih belum menemukan kata sepakat. Presidensi Brasil pun melakukan pertemuan-pertemuan bilateral demi mengupayakan tercapainya keputusan akhir.
Baca juga: RI dorong pendekatan seimbang antara perlindungan lingkungan-ekonomi
"Presidensi Brasil melakukan pertemuan bilateral dengan pihak-pihak yang memang masih belum sepakat terhadap beberapa teks yang diusulkan menjadi keputusan. Sebagai contoh, misalnya kemarin Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan tim presidensi terkait dengan satu isu, yaitu gender," katanya.
Pada dalam COP30 diusulkan untuk memasukkan definisi gender progresif, yang artinya bukan hanya laki-laki dan perempuan.
"Untuk keputusan yang dilakukan terkait dengan gender itu memasukkan definisi gender progresif. Jadi gender progresif itu tidak hanya laki-laki dan perempuan, lebih luas daripada itu. Nah, itu kan termasuk red line bagi Indonesia, sehingga Indonesia dengan beberapa negara lain yang itu tidak bisa diterima atau setidaknya ada catatan, bahwa itu dimaksudkan berdasarkan kondisi negara masing-masing. Itu kita perjuangkan," katanya.
Baca juga: COP30 masuki pekan perundingan iklim yang krusial di Brasil
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
