Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengapresiasi upaya memperkuat koordinasi donor bagi rekonstruksi Gaza dan menegaskan perlunya pemulihan yang inklusif, berfokus pada kebutuhan warga, serta memulihkan martabat masyarakat Palestina.
Menurut keterangan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Sabtu, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam Pertemuan Tingkat Menteri Palestine Donor Group (PDG) di Brussels, Belgia, pada Kamis (20/11).
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Komisioner Uni Eropa untuk Mediterrania Dubravka Suica dan Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa, Menlu RI itu menyampaikan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza tetap mengkhawatirkan meski telah tercapai kesepakatan gencatan senjata.
Sugiono pun menegaskan bahwa pemulihan yang efektif hanya dapat dicapai apabila setiap bantuan kemanusiaan serta proses rekonstruksi dan pembangunan selalu berpusat pada pemerintah dan rakyat Palestina.
Pertemuan itu juga membahas Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang diadopsi pada 17 November 2025, di mana para menteri menyoroti perlunya mekanisme implementasi yang jelas dan efektif agar resolusi tersebut dapat mendorong terwujudnya kemerdekaan dan perdamaian Palestina.
“Kita perlu memastikan adanya mandat PBB yang jelas bagi misi penjaga perdamaian, sesuai dengan hukum internasional dan parameter yang disepakati bersama oleh semua pihak,” tegas Sugiono.
Terkait Resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut, pada Selasa (18/11), Indonesia menyambut baik pengesahan resolusi terkait keberlangsungan gencatan senjata di Jalur Gaza serta penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.
Indonesia menegaskan perlunya keterlibatan semua pihak, terutama Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian, serta menyatakan komitmen berkelanjutan mendukung hak Palestina atas kemerdekaan dan kedaulatan termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan.
Pada Senin (17/11), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang disponsori AS untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, di mana ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.
ISF bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.
Sebanyak 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.
Baca juga: IAEA didesak berperan dalam pemulihan jangka panjang Palestina
Baca juga: RI-Jepang sepakat tingkatkan dukungan pemulihan Gaza melalui CEAPAD
Baca juga: IMF siap berkoordinasi dengan organisasi internasional bangun Gaza
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
