Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai upaya memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat diperkuat melalui penurunan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) perbankan.
Menurut Esther, berbagai insentif yang telah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sudah membantu meningkatkan keterjangkauan kepemilikan rumah. Namun, efektivitas pembiayaan masih dapat ditingkatkan dengan menekan margin bunga perbankan.
“NIM Indonesia sudah sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN. NIM harus ditekan agar pembiayaan lebih terjangkau bagi debitur,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan penurunan NIM dapat mengurangi beban pembiayaan masyarakat sehingga semakin banyak MBR yang mampu mengakses kredit pemilikan rumah (KPR).
Selain itu, menurut dia, pemerintah dan perbankan juga perlu mengevaluasi kebijakan pelunasan dipercepat agar debitur yang memiliki kemampuan melunasi kredit lebih awal tidak terbebani biaya tambahan.
“Jika ada debitur yang akan melakukan pelunasan lebih cepat, bank biasanya memberikan penalti. Ini harus diubah untuk menghindari non-performing loan atau kredit macet KPR,” ujarnya.
Esther menegaskan kebijakan tersebut tetap harus disertai penerapan prinsip kehati-hatian perbankan.
Baca juga: Indef nilai tenor KPR 40 tahun perluas keterjangkauan cicilan bagi MBR
Baca juga: INDEF: Kawasan transmigrasi berpotensi ciptakan sentra ekonomi baru
Penerima KPR subsidi harus dipastikan memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan membayar agar kualitas pembiayaan tetap terjaga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NIM industri perbankan berada pada level 4,36 persen pada Mei 2026, turun dari 4,38 persen pada April 2026 dan 4,45 persen pada Mei 2025.
Pada periode yang sama, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) tercatat 2,17 persen secara bruto dan 0,84 persen secara neto.
Sementara itu, Bank Indonesia pada Juli 2026 mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen.
Di tengah tingkat suku bunga tersebut, program KPR Sejahtera FLPP tetap menawarkan bunga tetap 5 persen hingga akhir masa kredit dengan uang muka mulai 1 persen untuk membantu MBR memperoleh rumah pertama.
Hingga 29 Juli 2026, realisasi penyaluran KPR subsidi FLPP mencapai 118.756 unit rumah senilai Rp14,76 triliun. Pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan tersebut mencapai 350.000 unit sepanjang 2026.
Esther menilai kombinasi antara insentif pemerintah, pembiayaan yang semakin terjangkau, dan penerapan prinsip kehati-hatian perbankan akan memperkuat perluasan akses kepemilikan rumah bagi MBR sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.
Baca juga: Sebanyak 30.203 debitur BTN ikuti akad massal KPR subsidi di Batang
Baca juga: Menteri PKP: Realisasi KPP untuk sisi suplai capai Rp6,94 triliun
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
