Banda Aceh (ANTARA) - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan Aceh membutuhkan pendekatan dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi berbagai dinamika masyarakat di daerah itu.
"Terkait persoalan administratif maupun regulasi seperti qanun/peraturan daerah tentang Bendera dan Lambang Aceh, hal tersebut tidak lagi menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan daerah," kata Illiza dalam keterangan di Blang Bintang, Aceh Besar, Rabu.
Pernyataan tersebut disampaikan Illiza menanggapi pengibaran bendera bulan bintang pada peringatan damai Aceh, di sela-sela menerima kunjungan jajaran Perum LKBN ANTARA, Selasa (25/8).
Menurut Illiza, fokus utama saat ini perlu diarahkan pada kepastian pengelolaan pemerintahan serta pemerataan ekonomi. Terkait bendera dan lambang Aceh, ia mengatakan hal tersebut telah diatur dalam qanun.
Aceh memiliki Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Namun, implementasi qanun tersebut hingga kini masih menjadi bagian dari pembahasan antara Aceh dan pemerintah pusat.
Illiza menilai pendekatan berbasis partisipasi masyarakat menjadi kunci karena masyarakat akan merasa memiliki dan dilibatkan dalam pembangunan.
"Artinya, saat masyarakat dilibatkan seperti di Banda Aceh, mereka langsung ikut serta menyumbangkan lahan dalam penyelarasan tata ruang desa dan terlibat aktif membenahi lanskap permukiman," katanya.
Ia meyakini pendekatan dan kebijakan yang tepat serta pelibatan langsung masyarakat dapat menjaga pembangunan daerah tetap berjalan tanpa menimbulkan gejolak.
Sementara itu, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mengatakan sejarah panjang kontribusi masyarakat Aceh terhadap Republik Indonesia perlu terus dipadukan dengan narasi pembangunan masa kini.
Menurut dia, kuatnya gerakan swadaya masyarakat Aceh juga perlu mendapatkan porsi pemberitaan yang memadai di ruang publik.
"Kita bertekad menghadirkan berita-berita positif lebih banyak dari provinsi ujung paling barat untuk pusat dan ikut memperkuat wartawan ANTARA di luar negeri," katanya.
Benny mengatakan ANTARA juga terus memastikan pemberitaan yang diproduksi memiliki kedalaman, pemahaman lokal yang kuat, serta memperhatikan sensitivitas masyarakat.
Selain itu, kata dia, redaksi mendorong porsi pemberitaan yang lebih besar mengenai tokoh-tokoh perempuan Aceh.
Keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai sektor sosial, ekonomi, dan politik perlu terus ditampilkan sebagai inspirasi pembangunan daerah.
Baca juga: Tangani bendera Bulan Bintang, personel Polda Aceh terima penghargaan
Baca juga: Menkum targetkan revisi UU Pemerintahan Aceh selesai tahun ini
Baca juga: Yusril harapkan semua pihak jaga ketenangan dan kedamaian di Aceh
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
