Palembang (ANTARA) - Lembaga sosial masyarakat World Agroforestry (ICRAF) Indonesia menggelar pelatihan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan menggunakan alat bantu permainan H2Ours.
Peneliti ICRAF Indonesia Ni’matul Khasanah di Palembang, Kamis, mengatakan pelatihan itu dimulai pada tanggal 22-28 Januari 2025, yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLPH) Sumatera Selatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuasin, dan DLH Musi Banyuasin, perwakilan organisasi perangkat daerah, dan masyarakat desa.
Sumsel dipilih karena merupakan salah satu provinsi dengan lahan gambut terluas di Indonesia. Lahan gambut di provinsi ini tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Musi Rawas.
Baca juga: Pemerintah perkuat pengelolaan lahan gambut guna turunkan emisi
Luas lahan gambut di Sumsel terus berkurang dari tahun ke tahun. Menurut data KLHK pada tahun 2017, terdapat sekitar 2,1 juta hektare lahan di Sumsel, angka itu menurun menjadi 1,7 hektare pada Tahun 2024, menurut Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).
Luas lahan gambut terus berkurang akibat kebakaran, deforestasi dan alih fungsi lahan. Selama Januari-September 2024, sekitar 1.855 hektare lahan gambut terbakar di Muba, dan 387 hektare di Banyuasin, menurut Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) Wilayah Sumatera.
Ia menjelaskan pelatihan ini menggunakan alat bantu berupa permainan sederhana yang menggambarkan siklus hidrologi lahan gambut secara umum.
Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga sebagai langkah membangun kesadaran dan kapasitas terkait Rencana Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Sumsel.
“H2Ours adalah alat bantu berupa permainan papan atau boardgame yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengelolaan lahan gambut dengan menyeimbangkan manfaat ekonomi dari lahan gambut dengan kelestarian ekosistem,” paparnya.
Baca juga: Pemprov Sumsel sosialisasikan RPPEG 2024-2053
Ia mengatakan ide dibalik permainan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan perubahan fungsi hidrologi ekosistem gambut akibat dinamika tutupan lahan yang diiringi dengan pembangunan kanal. Sebab, selama ini belum semuanya memahami perubahan tersebut.
”Untuk itu perlu alat bantu sederhana, seperti permainan, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola ekosistem gambut guna mencegah tingkat kerusakan dan risiko kebakaran lebih lanjut,” ujarnya.
Permainan yang diperkenalkan di Sumsel adalah hasil adaptasi dari permainan serupa yang dikembangkan berdasarkan situasi ekosistem gambut di Kalimantan oleh mahasiswa dari Universitas Wageningen, Belanda.
Upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem gambut adalah bagian dari kegiatan riset-aksi Land4Lives.
“Kegiatan ini disokong oleh pemerintah Kanada dan dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia di bawah arahan Bappenas dan KLHK. Dalam pelaksanaannya, ICRAF Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur,” kata Khasanah.
Sementara itu, Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DLH Banyuasin Martini Yulia mengatakan pihaknya menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Banyuasin. Proses penyusunan ini termasuk dalam rangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait.
“Pelatihan ini sangat membantu kami untuk lebih memahami langkah kebijakan yang dapat meningkatkan fungsi ekosistem gambut ke depannya,” katanya.
Baca juga: TRGD: Data lahan gambut di Sumsel terus berkurang
Baca juga: Aktivis gambut: Stop alih fungsi lahan gambut di Sumsel
Ia mengatakan Kabupaten Banyuasin, yang memiliki ekosistem gambut dengan dua fungsi utama, yaitu fungsi lindung dan budi daya, menghadapi tantangan besar terkait pemanfaatan lahan. Banyak kegiatan budi daya, khususnya di wilayah yang seharusnya berfungsi sebagai lindung, sudah banyak dilakukan.
"Oleh karena itu, pelatihan ini dianggap penting untuk memastikan dokumen RPPEG yang disusun dapat berjalan sesuai tujuan, dengan memperhatikan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan," kata dia.
Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
