Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meminta Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung setempat untuk melakukan pendataan penduduk, khususnya Orang Asli Papua (OAP) di daerah ini.
"Kami minta Dinas Dukcapil segera melakukan pendataan kembali penduduk OAP di daerah ini, termasuk semua yang bekerja di setiap perusahaan," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Kamis.
Baca juga: Sengketa Pilkada Papua Selatan soal polemik OAP kandas
Menurut Safanpo, untuk mendukung semua proses pendataan pihaknya menginstruksikan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat mengalokasikan anggaran untuk memperlancar kegiatan tersebut.
"Karena sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahaan di Papua Selatan belum terdata, sehingga ini juga berdampak terhadap APBD," ujarnya.
Dia menjelaskan salah satu indikator untuk perhitungan dan perimbangan Kementerian Keuangan untuk menentukan APBD ialah jumlah penduduk selain luas wilayah.
"Jumlah penduduk menentukan besar kecilnya Dana Alokasi Umum (DAU) di daerah, termasuk Papua Selatan," katanya.
Baca juga: TNI AL ikut sertakan OAP dalam misi diplomasi ke Pasifik Selatan
Baca juga: MRBD fokus deteksi hak OAP Sorsel di semua sektor
Dia menambahkan dengan menyiapkan data yang valid dan akurat, diharapkan APBD Papua Selatan bisa mengalami peningkatan. Ia berharap koordinasi antara Dinas Dukcapil dan instansi terkait terus ditingkatkan untuk percepatan pendataan penduduk, khususnya OAP.
Dia mengatakan selain berdampak pada peningkatan APBD, jumlah penduduk juga berdampak pada bidang politik, seperti jumlah kursi di DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten/kota.
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
