Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang langkah-langkah sosialisasi tentang manfaat dari pengembangan gas Blok Andaman, dengan keuntungan untuk masyarakat Aceh menjadi salah satu prioritasnya.
“Kami mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh juga paham keberadaan ini (blok Andaman) salah satu prioritasnya untuk masyarakat Aceh,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman setelah menghadiri acara pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di Jakarta, Selasa.
Laode menyampaikan saat ini pemerintah sedang mencari jalan tengah atau win-win solution untuk pengembangan gas blok Andaman.
Adapun yang ia maksud dengan jalan tengah adalah bagaimana mempertemukan rencana pemerintah, badan usaha, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sudah ditandatangani dalam Rencana Pengembangan Lapangan/Plan of Development (POD), dengan keinginan masyarakat untuk mengoptimalkan kebermanfaatan pengembangan gas Blok Andaman.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa ‘ini gasnya dialirkan ke Jawa’. Bukan seperti itu, ya,” ucap Laode.
Lebih jauh, Laode juga menyampaikan bahwa gas dari blok Andaman juga sudah memiliki calon pembeli, salah satunya adalah BUMN yang bergerak di pengelolaan pupuk.
“Sudah ada (pembeli). Nanti secara lengkapnya akan disampaikan. Iya, BUMN. Calonnya, salah satunya Pupuk (Indonesia),” ujar Laode.
Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Kemudian, untuk target produksi Mubadala Energy pada tahapan awal ini sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Terkait temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai pengelolaan temuan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tersebut.
Adapun permintaan Aceh yakni gas tersebut tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.
Selain itu juga terdapat permintaan pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permintaan penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan terkait permintaan pengolahan gas Blok Andaman oleh Pemerintah Aceh di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih dipertimbangkan dari sisi ekonominya.
Dirinya menjelaskan pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh (di KEK Arun) dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika perhitungan ekonominya agak berat, mungkin sulit untuk dipaksakan.
Bahlil menjelaskan temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Kemudian, jika dibangun pipa gasnya, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Akhirnya, membuat harga gas sampai 10 dolar AS per MMBTU.
Baca juga: Bahlil pertimbangkan permintaan pengolahan gas Andaman di KEK Arun
Baca juga: Prabowo: Ladang gas besar di Andaman-Masela dukung kemandirian energi
Baca juga: PGN dan Mubadala Energy jajaki potensi pasokan gas dari Blok Andaman
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
