Jakarta (ANTARA) - Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhamad Saleh menilai pemerintah perlu mencari sumber pendapatan baru yang lebih progresif, menyusul adanya efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).
“Sorotan utamanya adalah bagaimana pemerintah kali ini mencari sumber pendapatan yang baru, yang jauh lebih progresif di tengah himpitan fiskal,” kata Saleh, di Jakarta, Jumat.
Adapun efisiensi anggaran K/L merupakan perintah Kementerian Keuangan melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Lebih lanjut, Saleh menilai pekerjaan rumah terbesar pemangku kepentingan saat ini adalah bagaimana memprioritaskan program-program mendatang dengan lebih efisien dan tepat sasaran, tetapi juga tidak membebankan masyarakat menengah dan menengah ke bawah lewat regulasi yang matang.
Terlebih, fokus utama pemerintah saat ini adalah ketahanan pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Saleh melanjutkan, hal ini dapat terwujud jika pemerintah bisa mengatur tata kelola dan melakukan sosialisasi kebijakan ke publik dengan lebih baik lagi, serta memiliki ketegasan dalam mencari sumber pendapatan baru, seperti meningkatkan pungutan produksi batu bara secara progresif dan bertahap.
“Padahal, kalau negara mau, mereka bisa pajaki industri ekstraktif jauh lebih besar sehingga mereka bisa memperoleh porsi pembiayaan alternatif yang lebih jauh,” kata Saleh.
“Dengan himpitan fiskal, program yang besar, perombakan yang besar, skema pembiayaan baru ini yang seharusnya bisa dicari,” ujar dia menambahkan.
Baca juga: Ekonom: Kebijakan efisiensi anggaran K/L lebih produktif secara makro
Baca juga: Akademisi: Efisiensi anggaran berpotensi memperlambat ekonomi 2025
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
