Bandung (ANTARA) - Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong pembangunan kawasan pendidikan yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Hasbullah Rahmad mengatakan konsep Sekolah Rakyat yang berbasis asrama membutuhkan lingkungan belajar yang khusus, kondusif, dan terpisah dari aktivitas publik.
“Untuk sementara fasilitas yang digunakan sudah cukup representatif. Namun ke depan, Sekolah Rakyat harus memiliki kawasan tersendiri yang terintegrasi karena konsepnya adalah sekolah berasrama sehingga membutuhkan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan tidak bercampur dengan aktivitas publik,” kata Hasbullah dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jumat.
Menurut dia, fasilitas yang saat ini digunakan, termasuk pemanfaatan aset milik KONI Kabupaten Bandung berupa asrama atlet dan gedung perkantoran, masih mampu mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahap awal.
Namun demikian, kata dia, keberadaan kawasan pendidikan permanen dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang proses pembelajaran sekaligus pembentukan karakter peserta didik.
Baca juga: Bupati Bandung: Pembangunan Sekolah Rakyat permanen dimulai Oktober
Hasbullah mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Selain itu, terdapat rencana pembangunan empat Sekolah Rakyat baru guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Ia menilai pengembangan Sekolah Rakyat bukan hanya soal penyediaan ruang belajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Oleh karena itu, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah daerah memberikan dukungan maksimal, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas lulusan Sekolah Rakyat mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Kami berharap pemerintah daerah ikut mendukung program pemerintah pusat ini, terutama dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Output yang ingin kita jaga bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, akhlak, dan budi pekerti peserta didik,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menerima aspirasi terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Meski rekrutmen guru Sekolah Rakyat menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, pemerintah daerah dinilai tetap memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap tenaga pendidik.
Baca juga: Dinsos Bandung menargetkan Sekolah Rakyat permanen dapat rampung 2026
Hasbullah menambahkan, setiap rencana pembangunan Sekolah Rakyat harus didasarkan pada data yang akurat, terutama terkait angka putus sekolah dan jumlah masyarakat miskin ekstrem, sehingga program tersebut dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan akses pendidikan layak.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
