Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan negara di Sulteng mencapai Rp13,96 triliun atau 102,04 persen dari target 2024.
"Realisasi kumulatif pendapatan negara hingga Desember 2024 telah mencapai Rp13,96 triliun dengan kenaikan sebesar 21,13 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Yuni Wibawa dalam keterangannya diterima di Palu, Selasa.
Ia menjelaskan beberapa faktor kontributor pada peningkatan penerimaan negara, meliputi perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak terutama pajak yang berasal dari belanja pemerintah, penguatan layanan dan tata tertib importasi barang, serta optimalisasi layanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Pada tahun 2024, kata dia, unit vertikal DJP juga turut melaksanakan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan negara.
Selain itu, Kanwil DJPb Sulteng turut terus mendorong dan melaksanakan monitoring dan evaluasi PNBP secara daring dan on-site untuk mendorong peningkatan PNBP.
Ia mengatakan penerimaan pajak dalam negeri terealisasi sebesar Rp10,89 triliun atau 102,04 persen dari target 2024 yang tumbuh sebesar 22,35 persen yoy.
"Sampai dengan Desember 2024, penerimaan pajak didominasi oleh penerimaan pajak penghasilan nonminyak dan gas (PPh non-Migas), terutama di sektor industri pengolahan," ujarnya.
Sementara itu, penerimaan perpajakan internasional mencapai Rp1,89 triliun atau 102,38 persen dari target 2024.
Menurut dia, peningkatan investasi modal dan impor di Sulteng mendorong ketercapaian target Ditjen Bea dan Cukai di lingkup Sulteng.
Selanjutnya, PNBP hingga 31 Desember 2024 mencatatkan angka realisasi sebesar Rp1,18 triliun atau 189,81 persen dari target PNBP 2024 dengan pertumbuhan positif sebesar 9,28 persen yoy.
"Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi belanja negara telah mengalami pertumbuhan di kisaran -5,0 persen yoy," ujarnya.
Secara data, kata dia, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sudah mulai mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh penurunan pagu 2024 dan kebijakan efisiensi anggaran.
Realisasi BPP mayoritas diserap ke dalam barang sebesar Rp3,8 triliun, juga belanja pegawai sebesar Rp2,85 triliun.
Ia melanjutkan untuk transfer ke daerah (TKD) telah tersalur sebesar Rp17,04 triliun. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh kenaikan realisasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penyaluran dana desa tahun 2024 digunakan untuk dana bantuan langsung tunai (BLT), penanganan penduduk miskin ekstrim, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Baca juga: PAD Sulteng pada triwulan I 2023 tembus Rp2 triliun
Baca juga: DJPb catat realisasi pendapatan negara di Sulteng capai Rp5,7 triliun
Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
