CISDI: Konsumsi minuman berpemanis dapat bebani anggaran kesehatan

2 months ago 13
Ternyata pembiayaannya cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir bahkan meningkat 43 persen

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) mengingatkan konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dapat menjadi salah satu faktor peningkatan beragam penyakit, yang dapat membebani anggaran kesehatan pada masa depan.

Project Lead for Food Policy CISDI Nida Adzilah Auliani dalam diskusi bersama media di Jakarta, Kamis, menjelaskan konsumsi MBDK menyebabkan masuknya gula berlebih yang dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan risiko terkenal penyakit tidak menular, seperti diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular.

"Ternyata pembiayaannya cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir bahkan meningkat 43 persen. Jadi itu juga menunjukkan kalau kita tidak melakukan sesuai, upaya pencegahan atau pengendalian, di faktor risiko tadi obesitas, diabetes, hipertensi, ada potensi angka ini akan terus meningkat," kata Nida.

"Dikhawatirkan jadi bom waktu, di masa depan ini akan menjadi besar banget biaya yang dibutuhkan untuk pembiayaan kesehatan," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah bahas skema cukai MBDK, CISDI usul kenaikan harga 20 persen

MBDK mencakup semua produk minuman berpemanis dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Jenis tambahan manisnya sendiri mulai dari gula sampai dengan bahan tambahan pemanis lain.

Sebagai contoh, ongkos layanan primer dan rujukan perawatan diabetes melalui BPJS Kesehatan sepanjang 2017-2019 meningkat 29 persen hingga mencapai Rp108 triliun pada 2019. Biaya itu belum mencakup yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk penyakit-penyakit lainnya.

Untuk menekan konsumsi MBDK tersebut, mereka mengusulkan agar diterapkan cukai dengan kenaikan minimal 20 persen. Kenaikan itu, dalam studi CISDI terbaru, dapat mendukung penurunan konsumsi MBDK hingga 18 persen, menurunkan tingkat konsumsi gula secara umum.

Baca juga: Pemerintah diminta harus terapkan cukai MBDK untuk lindungi anak

Menurutnya, penerapan cukai itu diperlukan karena menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan persentase penduduk Indonesia yang mengalami obesitas meningkat tiga kali lipat dalam dua dekade terakhir, dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 36,8 persen pada 2023.

Tidak hanya itu, kata dia, pembuatan peta jalan kebijakan cukai MBDK juga diperlukan untuk meminimalkan pengaruh industri, serta penerapan kebijakan komprehensif untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat.

Penerapan cukai MBDK rencananya diterapkan pemerintah tahun depan, dengan besaran tarif cukai masih didiskusikan antara pemerintah dan DPR RI.

Baca juga: Cukai MBDK batal diterapkan tahun ini, Kemenkeu cari alternatif

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |