Jakarta (ANTARA) - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andrian Ramadhan mengingatkan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tidak boleh hanya terpaku pada transformasi infrastruktur fisik, melainkan wajib diimbangi dengan rekayasa sosial yang tepat sasaran.
Peneliti Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN itu menekankan bahwa program KNMP sejatinya dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk mengubah ruang hidup dan struktur sosial masyarakat pesisir.
"Ketika kita ingin mengubah masyarakat, kita melompat dari realitas yang ada di masyarakat. Sehingga kita mencoba memaksakan sesuatu yang masyarakat belum siap untuk mencapai itu, kemudian ada gap untuk mempertahankan idealitas itu. Maka perlu upaya besar dari yang ingin melakukan perubahan," kata Andrian dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Dalam hal ini Andrian menilai rekayasa sosial tidak boleh dilakukan dengan pendekatan utopis yang memaksakan cetak biru ideal secara ekstrem, namun melompat jauh dari realitas akar rumput yang ada di lapangan.
Ia memaparkan bahwa salah satu realitas sosial yang paling mengakar di kawasan pesisir adalah keberadaan tengkulak atau juragan, yang selama bertahun-tahun telah menciptakan sistem ikatan yang sangat kuat dengan para nelayan kecil.
Baca juga: RI kenalkan KNMP sebagai model ekonomi biru ke delegasi ASEAN
Menurut Andrian, kehadiran institusi atau fasilitas baru seperti sentra perikanan dalam program KNMP memiliki potensi memicu resistensi yang besar apabila pemerintah secara agresif menempatkan diri sebagai pesaing langsung dari para pemain lama tersebut.
"Saya selalu ingat ceramahnya Gus Baha, 'kalau ada tukang cendol, datang tukang cendol yang lainnya, (ada kemungkinan) dia berantem sesama tukang cendol.' Nah sama seperti ini, ketika dia (KNMP) masuk, ada pemain lama, tentu akan ada yang terganggu. Misalnya semua harus masuk ke tempatnya dia, seperti apa, nah belum ditambah lagi dengan hubungan ikatan yang selama ini terjadi," ujar Andrian menganalogikan kemungkinan yang terjadi.
Ia menilai upaya mengalihkan nelayan agar mau mendaratkan ikan dan menjual hasil tangkapannya secara eksklusif di fasilitas milik program KNMP bukanlah perkara yang mudah untuk diterapkan.
Andrian menyampaikan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kuatnya jaring pengaman sosial non-formal yang selama ini diberikan oleh juragan kepada nelayan, yang tidak serta-merta bisa diputus hanya dengan membangun fasilitas fisik yang modern.
"Karena mereka masih terikat utang, mereka terikat dengan ikatan relasi yang panjang, ketika mereka sakit mereka datangnya ke juragan, ketika mereka (mendapat) musibah datangnya ke juragan, sehingga tidak bisa dialihkan secara serta-merta ke sentra-sentra tersebut," katanya menjabarkan dinamika sosial di pesisir.
Baca juga: Menko Zulhas tegaskan KNMP upaya penguatan kesejahteraan nelayan RI
Pengabaian terhadap realitas ikatan sosial ini, lanjut dia, telah terbukti di berbagai tempat, di mana bangunan tempat pelelangan ikan menjadi terbengkalai dan tidak termanfaatkan karena nelayan lebih memilih mendaratkan ikannya di dermaga-dermaga mandiri milik juragan.
Oleh karena itu, BRIN mendorong model tata kelola hibrida di dalam pengembangan KNMP, di mana para juragan tidak dimusuhi, melainkan dirangkul dan dilibatkan secara kontraktual sebagai mitra untuk bersama-sama membuka rantai pasar yang lebih luas dan adil bagi kesejahteraan bersama.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa penguatan sektor kelautan menjadi bagian dari upaya besar pemerintah membangun kemandirian nasional.
Ia mengatakan potensi laut Indonesia merupakan karunia besar yang harus dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
"Kita sangat dihormati karena kita sekarang sudah swasembada pangan, sudah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada banyak sekali kita. Kita sekarang tidak perlu impor lagi pangan dari luar dan para nelayan yang punya jasa besar, dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita," kata Presiden Prabowo.
Baca juga: KKP siapkan 200 Kampung Nelayan Merah Putih di Papua
Baca juga: KKP latih 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
