Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan untuk menjamin program tersebut direalisasikan secara nyata, terukur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2025 di Jakarta, yang memastikan secara resmi pemeriksaan tematik terhadap program ketahanan pangan.
“Pemeriksaan juga dilakukan karena kompleksitas pengelolaan sektor pangan dari hulu ke hilir. Pemeriksaan tematik memungkinkan BPK menilai sistem secara holistik, mengidentifikasi titik‑titik lemah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menyentuh akar permasalahan,” ungkapnya dari keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.
Dengan memeriksa tematik atas ketahanan pangan, BPK disebut menunaikan amanat konstitusional, yakni menjamin setiap rupiah yang dialokasikan untuk pangan melindungi hak rakyat atas pangan yang cukup, aman, dan bergizi.
Pemeriksaan tematik ini dianggap sangat strategis mengingat ketahanan pangan merupakan prioritas nasional, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan perubahan iklim.
Agenda ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Dokumen rencana jangka menengah tersebut menegaskan upaya “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.” Program ini dirancang sebagai fondasi utama untuk menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa.
“Alasan selanjutnya (mengapa pemeriksaan tematik dilakukan) adalah terkait dengan aspek anggaran yang besar dan signifikan. Pemeriksaan tematik BPK memastikan bahwa dana besar tersebut tepat sasaran, memberikan dampak nyata seperti peningkatan produksi, penurunan harga, dan peningkatan kesejahteraan petani serta konsumen,” ujar Budi.
Surat tugas pemeriksaan secara simbolis diserahkan oleh Ketua BPK yang didampingi Anggota IV BPK Haerul Saleh, kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Haerul Saleh menambahkan bahwa seluruh tim pemeriksa BPK mempunyai satu tujuan, yaitu menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan untuk mendukung ketahanan pangan nasional 2025-2029.
Berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan pada akhir Juli hingga awal Oktober 2025, BPK mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan penguatan. Beberapa di antaranya terkait sinergi koordinasi antar-pemangku kepentingan, kematangan perencanaan kebijakan, kelengkapan regulasi pendukung, akurasi dan kemutakhiran data, serta optimalisasi pelaksanaan kewenangan.
“BPK berkomitmen untuk melaksanakan pemeriksaan ini secara profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) serta menjunjung tinggi Kode Etik BPK,” kata Haerul.
“BPK berharap dukungan penuh serta komitmen yang kuat dari kementerian/lembaga terkait dalam memastikan ketersediaan, kelengkapan, serta ketepatan waktu atas penyampaian dokumen, data, dan informasi, serta penjelasan yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan tematik tersebut. BPK juga mohon dukungan masyarakat dalam menjalankan amanat ini,” ujar Anggota IV BPK ini pula.
Baca juga: Kemenko Perekonomian peroleh opini WTP 17 kali berturut-turut
Baca juga: BNN kembali raih opini WTP dari BPK atas laporan keuangan tahun 2024
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
