Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata memastikan perampingan jumlah BUMN tetap berjalan.
"(Soal perampingan jumlah BUMN) tetap berjalan, tapi tentunya ini semua stakeholder kan kita libatkan. Karyawan tentu harus menjadi yang pusat (yang paling diperhatikan)," kata Tedi kepada ANTARA di sela peluncuran Pameran Jurnalistik dan Buku "Haluan Merah Putih" di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai upaya pengurangan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 200 entitas merupakan cara untuk meningkatkan rasio profitabilitas antara laba dibandingkan total aset (return of asset/RoA).
Tedi mengatakan pernyataan Presiden Prabowo bertujuan agar BUMN dapat bertransformasi dan memberikan kinerja yang lebih baik di segala aspek bagi negara.
"Ini juga perlu dipahami bahwa harapan besar, aspirasi besar dari pemerintah, dari Pak Prabowo, bahwa BUMN harus lebih bagus lagi, harus lebih maju lagi kerjanya, harus lebih baik lagi memberikan dampak kepada masyarakat," ujarnya.
Ia melanjutkan kontribusi BUMN baik finansial maupun nonfinansial atau dampak sosialnya harus lebih besar lagi.
"Itu adalah amanah dari Presiden, sehingga karyawan BUMN harus mengerti bahwa amanah ini bentuknya nanti KPI mereka juga harus lebih baik lagi. Kinerja dari karyawan juga harus lebih baik lagi," imbuhnya.
Selain itu, Tedi mengatakan penting juga bagi BUMN untuk kembali ke bisnis inti (core business) masing-masing.
Dua pekan lalu, Presiden Prabowo mengatakan perampingan jumlah BUMN ini sudah disampaikan kepada CEO Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani untuk melaksanakan rasionalisasi tersebut.
"Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk melakukan rasionalisasi, memangkas dari sekitar 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, 230, atau 240," kata Prabowo.
Selain itu, ia juga meminta manajemen Danantara Indonesia untuk mengoperasikan BUMN dengan standar bisnis internasional, termasuk merekrut talenta terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri.
Presiden menyatakan langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan BUMN lebih efisien, transparan, dan berdaya saing global.
Melalui upaya tersebut, ia optimistis rasio RoA BUMN yang tadinya hanya sekitar 1-2 persen dapat meningkat.
Baca juga: Prabowo tandatangani UU 16/2025 ubah Kementerian BUMN jadi BP BUMN
Baca juga: BP BUMN-Danantara bersinergi percepat transformasi BUMN
Baca juga: Usai dilantik, Tedi Bharata disambut oleh pegawai BP BUMN
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
