Madrid / Istanbul (ANTARA) - Pemerintah Portugal yang baru bekerja sekitar 11 bulan tumbang pada Selasa (11/3) setelah gagal memperoleh cukup suara dalam mosi kepercayaan di parlemen.
Kejatuhan pemerintahan minoritas sayap kanan itu disebabkan oleh dugaan korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Luis Montenegro.
Peristiwa itu menjadi insiden kedua dalam sejarah Portugal sejak kediktatoran berakhir pada 1974, dimana pemerintahan runtuh akibat ketidakpercayaan parlemen.
Dugaan korupsi terhadap Montenegro dikaitkan dengan bisnis keluarganya, Spinumviva.
Dia mendirikan perusahaan itu sebelum memasuki dunia politik, tetapi kepemilikannya kemudian dialihkan ke istri dan dua anaknya setelah dia aktif berpolitik.
Montenegro sebelumnya menghadapi dua mosi tidak percaya: pertama pada 21 Februari oleh partai sayap kanan ekstrem Chega, dan kedua pada 4 Maret oleh Partai Komunis Portugal (PCP).
Untuk mengatasi krisis politik yang melanda pemerintahannya, dia kemudian mengajukan mosi percaya.
Dalam pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 230 orang, pemerintahan Montenegro hanya memperoleh 88 suara mendukung, sementara 142 suara lainnya menolak.
Selain Partai Sosial Demokrat (PSD) dan Partai Demokrat Kristen yang merupakan bagian dari pemerintahan minoritas, hanya Partai Inisiatif Liberal (IL) dari kubu oposisi yang mendukung mosi percaya itu.
Sementara itu, Partai Sosialis (PS) dan partai-partai oposisi lainnya, serta Chega, yang sebelumnya mendukung pembentukan pemerintahan minoritas, justru memberikan suara menolak.
Dalam pidatonya di parlemen, Montenegro menuduh PS sebagai penyebab ketidakstabilan ekonomi, dengan dalih bahwa rakyat Portugal tidak menginginkan pemilu dini.
Montenegro juga mengumumkan bahwa dia akan kembali mencalonkan diri sebagai PM dari partainya.
Namun, pemimpin PS, Pedro Nuno Santos, menuntut agar Komisi Penyelidikan Parlemen dibentuk untuk menyelidiki tuduhan terhadap Montenegro sebagai syarat untuk mencabut mosi tidak percaya.
Santos menegaskan bahwa krisis ini sepenuhnya disebabkan oleh "Montenegro yang tidak mau mengklarifikasi tuduhan terhadap dirinya."
PS menilai bahwa masa kerja Komisi Penyelidikan seharusnya berlangsung selama 90 hari, bukan hanya 15 hari seperti usulan pemerintah, dengan alasan bahwa usulan pemerintah itu "tidak serius."
Setelah pemerintah tumbang, rakyat Portugal akan menghadapi pemilu ketiga dalam tiga tahun terakhir.
Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa diperkirakan akan mengumumkan tanggal pemilu dini, kemungkinan 11 atau 18 Mei.
Menurut jajak-jajak pendapat di media Portugal hari ini, krisis politik yang melanda pemerintahan telah meningkatkan dukungan bagi PS, yang berpotensi memenangi pemilu mendatang.
Tahun pertama pemerintahan minoritas
Antonio Costa, yang kini menjabat sebagai Presiden Dewan Uni Eropa, mengundurkan diri dari posisinya sebagai PM pada November 2023 setelah menjadi tersangka kasus korupsi, meski sebelumnya dia terpilih lagi dalam pemilu 30 Januari 2022.
Setelah pemilu itu, Montenegro membentuk pemerintahan minoritas pada 2 April 2024.
Menurut laporan media Portugal, perusahaan keluarga Montenegro, Spinumviva, terlibat dalam kerja sama dengan Solverde, perusahaan yang memegang konsesi di banyak hotel dan kasino di Portugal.
Dugaan lainnya menyebutkan bahwa Montenegro, yang juga seorang pengacara, pernah menjadi penasihat hukum Solverde dalam negosiasi penting dengan pemerintah terkait konsesi kasino pada 2018-2022.
Menanggapi laporan itu, Solverde pada 4 Maret mengumumkan telah membatalkan kontraknya dengan Spinumviva demi "melindungi nama baik perusahaan."
Sumber: Anadolu
Baca juga: Portugal umumkan hari berkabung nasional hormati korban kebakaran
Baca juga: 5 hal yang perlu diketahui jika ingin bepergian ke Portugal
Penerjemah: Primayanti
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
