Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengharapkan program Sapa UMKM (Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM) dapat menjawab tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari keterbatasan akses pasar, pembiayaan, logistik, hingga teknologi.
“Program pemberdayaan UMKM tidak bisa diselesaikan dari kantor Pak Maman (Menteri UMKM) sendiri. Basis UMKM itu ada di berbagai kementerian yang punya komoditas dan punya tanggung jawab. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar mempercepat prosesnya,” katanya dalam soft launching Aplikasi Sapa UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra), dikutip dari keterangan resmi Bappenas di Jakarta, Jumat.
Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan usaha, seperti pembiayaan, sertifikasi halal, higienitas produk, dan kebutuhan teknologi. Kondisi ini tidak hanya menghambat pelaku usaha untuk berkembang, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan usaha, sehingga diperlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga untuk mengatasi persoalan tersebut.
Adanya Sapa UMKM ditujukan menjadi platform layanan terpadu bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari upaya transformasi digital pemberdayaan UMKM. Platform ini menghubungkan UMKM dengan berbagai program, layanan, dan fasilitas pemerintah dalam satu kanal.
Dalam pengembangan Sapa UMKM, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan integrasi data dan program pemberdayaan UMKM dapat terhubung antar kementerian/Lembaga dan berbagai pihak lainnya. Melalui kanal yang sama, pelaku usaha disebut dapat lebih mudah mencari dukungan, sekaligus membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelaku usaha, sehingga program yang diberikan lebih tepat sasaran.
Aplikasi Sapa UMKM memiliki beragam fitur/layanan yang dapat diakses oleh pengusaha UMKM. Beberapa fitur tersebut antara lain Pembukuan Digital yang membantu UMKM melakukan pencatatan arus kas secara digital, Pasar UMKM yang bertujuan membuka akses pasar bagi UMKM, Legalitas untuk mendukung UMKM dalam mendapatkan perizinan usaha, serta Permodalan/Pembiayaan untuk membuka akses pembiayaan dan permodalan.
Sapa UMKM juga menyediakan fitur/layanan Sertifikasi untuk mendukung UMKM dalam memperoleh sertifikasi/standardisasi usaha, Wawasan Bisnis untuk membantu UMKM memahami tren dan peluang usaha, Komunitas UMKM yang bertujuan untuk membuka peluang kolaborasi usaha, serta Sapa Konsul untuk membantu UMKM dalam penyelesaian perkara hukum dan konsultasi pengembangan usaha.
Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga program afirmasi dan pemberdayaan UMKM akan tepat sasaran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman, pemutakhiran data dan penguatan tata kelola data UMKM menjadi landasan yang sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (data-driven policy).
Data puluhan juta UMKM yang dimiliki pemerintah selama ini dinilai masih bersifat statis dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kebutuhan riil pengusaha UMKM di lapangan. Karena itu, pemerintah ingin menghadirkan sistem data yang lebih dinamis agar setiap kebijakan dan program dapat semakin tepat sasaran.
“Melalui Sapa UMKM, kami ingin mengubah data statis yang selama ini dikumpulkan menjadi data yang dinamis dan terus diperbarui. Dengan begitu, setiap keputusan dan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pengusaha UMKM,” ungkap Maman.
Dia berpandangan pemerintah harus menjadi pusat layanan yang mampu menarik pengusaha UMKM untuk berkumpul dan terhubung dalam satu ekosistem terpadu. Selama ini, pemerintah dinilai terlalu fokus mendatangi pengusaha UMKM satu per satu yang tersebar di berbagai daerah dan sektor usaha, sementara jumlah UMKM di Indonesia mencapai puluhan juta unit usaha.
“Oleh karena itu, kami mengubah pendekatan layanan melalui pembangunan Sapa UMKM yang akan menjadi pusat berbagai kebutuhan pengusaha UMKM,” ujarnya.
Baca juga: PNM dukung integrasi ekosistem UMKM melalui SAPA UMKM
Baca juga: BPOM data 14 juta UMKM belum terdaftar dan bantu naik kelas
Baca juga: Kementerian UMKM siapkan sistem data terpadu untuk dukung pelaku usaha
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
