Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menyatakan sektor usaha kehutanan berkomitmen dalam mendukung upaya pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam pencegahan karhutla, terutama menghadapi potensi fenomena El Nino ekstrem.
"Menghadapi potensi El Nino yang ekstrem, APHI dan seluruh pelaku usaha kehutanan berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam pencegahan karhutla," kata Ketua Umum APHI Soewarso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
APHI, lanjutnya, memperkuat sinergi strategis dengan pemerintah daerah, salah satunya Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mendorong pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap dan kemitraan masyarakat sebagai pendekatan terintegrasi di tingkat tapak.
Penguatan kolaborasi, menurut dia saat kunjungan APHI ke Pemerintah Daerah Jambi, menjadi krusial di tengah meningkatnya risiko karhutla akibat dinamika perubahan iklim, termasuk potensi musim kering ekstrem.
Oleh karena itu diperlukan langkah preventif yang sistematis, mulai dari penguatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Soewarso menjelaskan pendekatan Multiusaha Kehutanan tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu solusi dalam resolusi konflik tenurial serta mitigasi risiko karhutla melalui pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Baca juga: BPBD Sumsel ajukan 10 unit helikopter untuk penanganan karhutla
Menurut dia, pendekatan bentang lahan atau lanskap, yang diusulkan APHI dan Kadin Indonesia, dalam implementasi MUK diharapkan mampu mengkonsolidasikan berbagai aktor dan pemangku kepentingan, sehingga kolaborasi dalam pencegahan karhutla dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan apresiasi atas dukungan APHI dan pelaku usaha kehutanan di wilayahnya dalam upaya pencegahan karhutla yang menjadi salah satu isu strategis daerah.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta merupakan kunci untuk mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di tengah dinamika iklim yang semakin menantang.
Pemerintah daerah, lanjutnya, saat ini tengah menyiapkan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar sebagai bagian dari strategi preventif. Dalam hal ini pelaku usaha kehutanan diharapkan dapat memberikan contoh praktik terbaik di lapangan yang dapat direplikasi oleh masyarakat.
Ia menambahkan bahwa kemitraan dan pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pencegahan karhutla, mengingat masyarakat merupakan pihak terdepan dalam pengelolaan lahan.
Gubernur menegaskan Pemprov Jambi juga mendukung pengembangan MUK berbasis lanskap melalui skema kemitraan masyarakat dengan mendorong komoditas unggulan seperti vanila sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: APHI dan Unila kolaborasi perkuat Multiusaha Kehutanan di Lampung
Baca juga: APHI perkuat komitmen jaga kelestarian hutan
Baca juga: BMKG deteksi 201 titik panas di Provinsi Riau
Pewarta: Subagyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
